MATARAM, SR (17/08/2017)
Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sangat menghargai aspirasi yang disampaikan warga Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi NTB terkait penolakannya terhadap kebijakan penerapan Full Day School (FDS) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy. Karenanya, Gubernur menerima langsung aspirasi tersebut saat unjukrasa damai di depan Kantor Gubernur, Rabu (16/8). “Saya sebagai Gubernur menerima secara resmi aspirasi ini dan saya akan sampaikan aspirasi ini sebagai bagian dari aspirasi warga NTB,” ungkap Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si.
Di hadapan ratusan pengurus dan santri yang ikut unjuk rasa, Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB dua periode tersebut, memandang bahwa aspirasi yang disampaikan itu mengandung pesan dan nilai yang baik bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di pondok pesantren. Terlebih aspirasi tersebut disampaikan oleh orang-orang baik dan dengan cara-cara yang baik. Hanya, TGB menghimbau seluruh warga yang hadir untuk tetap menjaga serta mendoakan bangsa dan daerah agar tetap aman. “Saya mengajak semua, warga Muhammadiyah, warga NU, warga Nahdatul Wathan, dan kita semua sebagai masyarakat NTB, kita jaga NTB kita, kita kokohkan persatuan. Dan kita doakan negara kita agar semakin maju,” harap TGB.
Terkait dengan kebijakan Full Day School tersebut, TGB menyampaikan bahwa diperlukan komunikasi dan penjelasan secara detail dan utuh kepada seluruh elemen masyarakat tentang esensi kebijakan tersebut. Sehingga, dengan dialog dan komunikasi yang baik dapat menghilangkan barbagai kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. “Ada pemahaman bahwa penguatan pendidikan karakter yang akan diterapkan dalam FDS itu tidak menyebabkan pengaruh buruk terhadap satu institusi atau sistem pendidikan yang sudah jalan,” jelas Gubernur ahli tafsir tersebut.
Karena itu, TGB meminta pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk lebih mengintensifkan sosialisasi, diskusi dan dialog untuk menerima masukan dari berbagai komponen masyarakat. “Jadi, lebih banyak diskusilah,” terang TGB.
Dalam aspirasinya, warga NU menolak kebijakan sekolah lima hari tersebut karena dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini, khususnya di pondok pesantren. (JEN/SR)
