Panen Meningkat, Kesejahteraan Petani Menurun, Ini Sebabnya

oleh -24 views
Kadis Pertanian Tarunawan S.Sos SP bersama penerima Alsintan
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (29/08/2017)

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pertanian tetap fokus bagaimana ketahanan nasional itu terjamin. Artinya cukup pangan masyarakat, harga terjangkau, dan bisa didapat dimana saja. Namun demikian hal itu akan menjadi mubasir dan kehilangan arti, ketika pangan terpenuhi namun kesejahteraan petani merosot. “Ini yang sedang kita pikirkan, bagaimana kita focus untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. Karena ketika petani sejahtera maka secara keseluruhan Sumbawa itu akan sejahtera. Karena dominan profesi masyarakat kita adalah petani,” ungkap Kadis Pertanian Sumbawa, Tarunawan S.Sos., SP kepada SAMAWAREA di ruang kerjanya, Selasa (29/8).

amdal

Mantan Kepala BPM-PD ini mengakui jika sudah sejak lama program pemerintah di bidang pertanian terus digenjot. Pemerintah menggelontorkan segala macam bantuan dan telah menuai hasil di antaranya produktifitas jagung rata-rata meningkat. Misalnya dari 6 ton menjadi 7 bahkan 8 ton per hektar. Padi juga dari 4 ton mendekati 6 ton per hektar. Yang mengherangkan, tingkat produksi semakin naik, justru tidak diikuti dengan kesejehteraan masyarakat terutama petani. “Saya coba kaji dimana sesungguhnya letaknya tak naiknya. Ada naiknya tapi tidak signifikan,” ujarnya.

Ternyata setelah dikaji, salah satu penyebabnya adalah biaya produksi (biaya panen) yang masih tinggi. Berdasarkan teori ekonomi jelas Tarunawan, baru dikatakan menguntungkan sebuah usaha ketika rasio benefitnya dibandingkan cost (pengeluaran) di atas 2. “Misalnya kalau kita punya modal 100 ribu kembali 200 ribu itu masih papo. Harus kembali di atas 200 ribu. Ini baru untung,” jelasnya.

Untuk bisa meningkatkan pendapatan petani secara signifikan, kata Tarunawan, ongkos panen harus bisa ditekan. Dua tahun lalu dia ke Moyo Hilir dan Moyo Utara. Rupanya di sana masih banyak petani yang tidak panen karena tidak ada tenaga. Ketika tidak ada tenaga, lahan siap panen ini ditinggalkan sehingga penanamannya sia-sia. Demikian di Empang dan Tarano, saat musim panen raya, ongkos panen bisa mencapai 20 persen. Selama ini pemilik lahan menggunakan system “nyinggu” yaitu dalam lima kaleng ada satu kaleng untuk ongkos pekerja. Secara matematis ongkos pekerja adalah 20 persen dari hasil panen. Ketika hasil panen secara keseluruhan mencapai Rp 20 juta, berarti Rp 4 juta untuk biaya pekerja. Ini belum termasuk biaya-biaya produksi yang sudah dikeluarkan sejak mulai penyemaian, penanaman dan pemeliharaan.

Baca Juga  Gaung NTB Sumbang Baju Hazmat untuk TAGANA Sumbawa

Karena itu penyebab tingginya pengeluaran inilah yang harus diretas. Ketika biaya pekerja 20 persen, minimal bisa ditekan menjadi 10 persen, sehingga ada 10 persen tambahan pendapatan petani. Salah satu caranya adalah memperbanyak alat panen. Ini yang sudah dan sedang dilakukan Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. Tahun 2016 lalu, pemerintah pusat memberikan bantuan alsintan. Karena bantuan ini bersifat hibah menjadi persoalan di tingkat petani. Persepsi selama ini, ketika hibah maka dianggap sebagai miliknya atau kelompoknya. Padahal alat yang diberikan pemerintah harus bermanfaat bagi seluruh petani yang ada di sekitarnya. Ketika diberikan bantuan dalam bentuk hibah combain, maka dia atau kelompok bersangkutan berkewajiban untuk membantu petani di desa itu agar bisa digunakan secara bersama-sama. “Selama ini setelah kelompok itu selesai pakai, alat panen itu disimpan di kolong rumah, orang lain tidak bisa pakai. Ini yang keliru,” tukasnya.

Untuk Tahun 2017 ini, Kementerian Pertanian kembali mendistribusikan bantuan Alsintan berupa 18 unit Combain (alat panen) dan 5 hand tractor besar. Hanya sekarang ada perubahan strategi yaitu tidak lagi dimiliki oleh kelompok. Alat itu dikelola oleh Brigade Alsintan bentukan Dinas Pertanian. Syarat sebuah brigade, minimal memiliki tiga combain, ditambah handtracktor besar, dan alat transplanter (alat yang dipasang di belakang tractor besar saat menanam padi). Syarat lainnya memiliki tenaga ahli. Tetapi Brigade Alsintan ini tidak mungkin dapat mengoperasikan alat itu karena kendalanya tidak memiliki gudang penyimpanan. Untuk menyiasatinya dikerjasamakan dengan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan) dari kelompok tani. “Kita kerjasamakan, syaratnya adalah kelompok tani ini memiliki UPJA dan ada aktifitas. Kita integrasikan alat yang ada di Brigade dengan yang ada di mereka. Ini kita kerjasamakan selama 6 bulan—1 tahun. Jika bagus, maka kerjasamanya diperpanjang. Sebaliknya jika tidak bagus, maka alat itu akan ditarik,” tandasnya.

Baca Juga  Penempatan Material Proyek Terminal Dikeluhkan

Kerjasama ini selain kelompok tani selaku UPJA bisa mengembangkan dirinya dari hasil sewa dari satu alat bisa mengadakan menjadi dua alat, juga penggunaan alat itu bisa menekan pengeluaran petani ketika panen. “Kita sudah buatkan MoU dan sudah jalan, tinggal kita pantau apakah keberadaan alat itu benar-benar dimanfaatkan untuk menekan pengeluaran petani sehingga menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraannya,” demikian Tarunawan. (JEN/SR)

iklan bapenda