Komisi II DPRD KSB Minta Keroyokan Tuntaskan Masalah Dana Desa

oleh -0 views
Sekretaris Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar SP MP
bankntb

SUMBAWA BARAT, SR (29/08/2017)

Komisi II DPRD Sumbawa Barat meminta semua SKPD terkait bekerjasama dalam pendampingan desa terutama pada penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Permintaan itu disampaikan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPMDes dan Camat se-KSB dengan agenda Evaluasi Pendampingan DD dan ADD.

amdal

Ditemui SAMAWAREA, Senin (28/8), Sekretaris Komisi II, Abidin Nasar menyebutkan, besarnya DD/ADD yang diterima desa (APBD 2017) berkisar Rp 1,9 Milyar–2,7 M. Tambahan ADD di APBDP 2017 mencapai Rp 16 Milyar dan DBHPRD Rp 1,3 M. Dengan besarnya dana desa ini, pengelolaannya mendapat sorotan nasional, termasuk KPK. Sebab ada potensi penyimpangan pengelolaan DD/ADD di KSB, ini terbukti dengan adanya 3 desa yang dilakukan pemeriksaan khusus (Riksus) oleh Inpektorat. Apalagi adanya pemberitaan yang menyebutkan realisasi DD tahap 2 untuk KSB masih 0% akibat SPJ tahap I yang belum tuntas. Untuk itu Komisi II mendorong Pemda memperbaiki regulasi terkait petunjuk teknis operasional pengelolaan DD/ADD, agar desa tidak bingung dalam realisasi anggaran yang begitu banyak tersebut. dengan regulasi itu juga dalam pelaporannya menjadi jelas dan bisa sesuai target sehingga tidak ada yang terbengkalai.

Komisi II juga meminta Pemda membentuk tim gabungan (DPMDes, DPKD, DPAD, Inspektorat dan Camat) dalam pendampingan pengelolaan DD/ADD, peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, aparatur desa dan BPD sehingga semua paham akan tugas dan fungsinya. Tim ini juga untuk memaksimalkan peran pendamping desa.

Baca Juga  LPPD Kabupaten Sumbawa Dapat Nilai Baik dari Mendagri

Diakui Nasar, di lapangan ada desa yang kurang kooperatif dengan lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan dana desa. Akibatnya desa tersebut berkinerja buruk. Tentunya Pemda harus memberikan sanksi kepada desa yang berkinerja buruk dan tidak kooperatif, salah satunya berupa pemotongan atau tidak memberikan tambahan ADD. “Kami juga mengapresiasi DPMDes dan kecamatan yang sudah bekerja keras melakukan pendampingan pengelolaan DD/ADD sehingga laporan pertanggungjawaban tahap pertama bisa selesai 100%,” ucapnya. (HEN/SR)

iklan bapenda