TGB Minta Ombudsman Inisiasi  Inovasi Perbaikan Layanan Publik

oleh -0 views
bankntb

MATARAM, SR (23/08/2017)

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap Ombudsman RI dapat terus menjaga independensi  serta komukasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat. Lembaga pengawas layanan publik itu juga dimintanya dapat menginisiasi berbagai inovasi untuk perbaikan pelayanan publik. Salah satu inovasi yang diperlukan, menurut Gubernur adalah terobosan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja layanannya. Karena, tata kelola pemerintah ke depan semakin berkembang dan membutuhkan berbagai terobosan. Ombudsman kata Gubernur, diharapkan mampu menjadi katalisator untuk menata pelayanan publik bersama pemerintah.

amdal

Dengan demikian lembaga pengawas itu tidak hanya menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Namun juga berperan dalam menyesuaikan perkembangan tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan publik. Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan Gubernur NTB dua periode tersebut, menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan kerja tim evaluasi Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu dan Okto Iskandar, di ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (23/8). Tujuan dari kunjungan Tim Evaluasi Ombusdmen tersebut menemui gubernur TGB adalah untuk menyampaikan questioner, sekaligus meminta tanggapan dan masukan terkait kinerja Ombudsman di NTB.

Selain inovasi dan terobosan, Gubernur ahli tafsir Al-Qur’an tersebut juga meminta Ombudsman terus menjaga independensi di tengah hiruk pikuk dunia perpolitikan. Apalagi, NTB saat ini tengah memasuki tahun politik, yang tentunya memiliki resistensi terhadap kinerja yang akan dilakukan. “Sejauh ini, saya menilai Ombudsman telah melaksanakan tugas dengan baik. Tidak ada tugas yang terhambat. Semua berjalan dengan baik. Kalau ada laporan, Ombudsman selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk perbaikan layanan,” jelas TGB saat itu seraya berharap Ombudsman dapat membangun jaringan dengan berbagai komunitas atau lembaga yang ada di daerah.

Baca Juga  Kades Penyaring: Pemberhentian Perangkat Desa Sesuai Aturan, Silakan Tempuh Upaya Hukum

Perwakilan Ombudsman RI, Ninik Rahayu menjelaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja Ombudsman di daerah perlu dilakukan mengingat lembaga ini dibentuk dan diarahkan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah pelayan masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja Ombudsman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang menerima berbagai aduan terkait layanan publik. “Ke depan, Ombudsman Perwakilan NTB mampu berjejaring dengan lembaga-lembaga atau komunitas yang ada di daerah ini,” ungkapnya.

Melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah, seperti LBH, PKK, LSM, menurutnya akan mempercepat terbentuknya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melapor tentang kesulitan saat menerima layanan dari pemerintah. Turut mendampingi kedua perwakilan Ombudsman RI saat itu, Anggota Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabuddin dan Ikhwan serta Inspektur, Inspektorat NTB, Ibnu Salim. (JEN/SR/*)

iklan bapenda