SDN 2 Sumbawa Sodorkan Surat Pernyataan Resahkan Wali Murid

oleh -17 views
Erdawati S.Pd, Kepala SDN 2 Sumbawa
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (23/08/2017)

Surat Pernyataan yang dikirim SDN 2 Negeri Sumbawa kepada orang tua murid, cukup meresahkan. Pasalnya surat berisi tiga poin ini terkesan mengintimidasi terkait pembayaran sumbangan pendidikan melalui Komite Sekolah. Tiga poin ini adalah, pertama, “tidak perlu/perlu mengikuti pelajaran Bahasa Inggris sehingga saya tidak/wajib membayar honor guru bahasa inggris”. Kedua “bersedia/tidak bersedia membersihkan kamar mandi, menyapu, menyiram halaman. Sehingga saya tidak/wajib membayar honor petugas kebersihan”. Ketiga, “tidak perlu/perlu mengikuti ulangan harian dan try out online (kelas 6). Sehingga saya tidak/wajib membayar honor petugas kelas digital dan admin ruangan komputer”.

amdal

Informasi yang diperoleh SAMAWAREA, surat pernyataan ini sebagai tindaklanjut dari rapat komite sebelumnya. Sekolah mengajukan program dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah sehingga jika dibagi dengan jumlah siswa di sekolah itu masing-masing membayar Rp 400 ribu. Bagi yang tidak membayar dapat memilih dengan mencoret salah satu “perlu/tidak perlu” yang tertera di surat pernyataan itu. Jika memilih “tidak perlu”, artinya siswa tersebut tidak diperkenankan menggunakan fasilitas yang pengadaannya dari sumbangan pendidikan (komite).

Terkait hal itu, Kepala SDN 2 Sumbawa, Erdawati S.Pd mengakui adanya surat pernyataan yang disampaikan kepada wali murid. Ia membantah Surat Pernyataan itu adalah bentuk intimidasi pihak sekolah kepada walimurid melainkan hanya penegasan atas kesepakatan bersama pada rapat komite belum lama ini. Sumbangan komite tersebut ungkap Erda—sapaan akrabnya, hanya diberlakukan kepada orang tua murid yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak membayar apapun termasuk sumbangan. Selain itu bagi murid mampu yang memiliki saudara yang juga sekolah di SDN 2 Sumbawa hanya satu yang memberikan sumbangan. “Jumlah murid di sekolah kami mencapai 500-an orang lebih, ada sekitar 480-an yang dikategorikan mampu, sisanya tidak mampu dan memiliki saudara 2 atau saudara 3,” jelas Erda.

Erda juga menegaskan bahwa sumbangan komite ini tidak dipatok besarnya. Informasi jumlah Rp 400 ribu per siswa yang beredar itu ditentukan sendiri oleh orang tua siswa saat rapat komite. Sebab ada yang bertanya berapa patokan dan besarnya sumbangan komite untuk masing-masing orang tua siswa. “Kami hanya menyodorkan program yang tidak dibiayai BOS dan lainnya. Jumlahnya mencapai sekitar 200-an juta, jadi mereka hitung sendiri, caranya membagi kebutuhan sekolah dengan jumlah siswa mampu,” imbuhnya.

Baca Juga  Meriahkan HUT TNI, Kodim 1607 Sumbawa Gelar Lomba PBB

Namanya sumbangan, ada orang tua siswa yang memberikan donasi jauh lebih tinggi, ada juga yang rendah. Artinya berapapun tidak dipaksakan. Namun ketika dari sumbangan itu tidak mampu membiayai program sekolah, konsekwensinya program itu akan dihentikan.

Seperti isi poin pertama surat pernyataan yang berisikan “tidak perlu/perlu mengikuti pelajaran Bahasa Inggris, sehingga saya tidak/wajib membayar honor guru Bahasa Inggris”. Ini sebenarnya permintaan orang tua yang menginginkan agar anaknya diajar Bahasa Inggris sejak Kelas 2 SD. Sementara Bahasa Inggris ini tidak masuk dalam kurikulum nasional dan tidak dapat dibiayai dana BOS. Untuk memenuhi keinginan ini, pihak sekolah harus mencari dan membayar honor Guru Bahasa Inggris. Caranya melalui sumbangan komite. Bagi yang memberikan sumbangan, maka bisa diajar Bahasa Inggris. “Yang tidak mau ikut tidak dipaksakan dan tidak usah membayar, kecuali siswa tidak mampu,” ujarnya.

Demikian dengan poin kedua, “bersedia/tidak bersedia membersihkan kamar mandi, menyapu, menyiram halaman. Sehingga saya tidak/wajib membayar honor petugas kebersihan”. Artinya, ketika ada orang tua/wali murid yang tidak membayar sumbangan, maka anaknya membantu petugas membersihkan WC atau kamar mandi sekolah. Sebab SDN 2 tidak memiliki petugas kebersihan yang menjadi pegawai tetap. Selama ini yang membersihkan WC dan kamar mandi adalah para siswa dan guru. “Kita dulu suruh murid, ada yang lari karena tidak mau. Guru pun sudah tidak sanggup,” katanya.

Solusinya harus ada dua petugas kebersihan untuk menangani halaman yang luas termasuk WC dan kamar mandi. Satu petugas sudah tertanggulangi dana BOS dan satunya lagi diharapkan melalui sumbangan komite.

Selanjutnya poin terakhir, “tidak perlu/perlu mengikuti ulangan harian dan try out online (kelas 6). Sehingga saya tidak/wajib membayar honor petugas kelas digital dan admin ruangan komputer”. Menurut Erda, bagi yang tidak membayar sumbangan akan mengikuti ulangan harian tulis (manual), yang membayar dapat mengikuti ulangan harian dan try out secara online. Sebab online ini harus ada mengingat SDN 2 Sumbawa ditunjuk sebagai sekolah digital dan sudah berbasis IT oleh LPMP NTB. Penunjukkan ini karena harus ada satu SD di setiap kabupaten menjadi sekolah digital. “Kami tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan atau persyaratan sehingga kami ditunjuk. Sementara saat itu sekolah kami belum ada laptop, dan alat lainnya yang mendukung penunjukan dimaksud,’’ tandasnya.

Baca Juga  Pelatihan Akbar PHBK: Guru Inspiratif Menjadi Harapan Bersama

Kemudian try out online ini dilaksanakan setelah pulang sekolah. Tidak mungkin guru sudah mengajar hingga jam 2 dibebankan lagi dengan jam tambahan. Karena itu harus ada tenaga lain menangani ini dan diberikan insentif. Inipun sudah disetujui pada rapat komite.

Selain sekolah digital, SDN 2 Sumbawa juga merupakan sekolah rujukan yang salah satu syaratnya harus memiliki website. Pada 3 bulan pertama setelah peresmian website tidak jalan alias vakum, karena guru yang diserahkan untuk menanganinya sibuk mengajar. Sehingga tidak ada waktu untuk meng-update semua kegiatan sekolah. Padahal semua kegiatan sekolah harus terupdate setiap minggu sebagai bentuk laporan ke Kementerian Pendidikan, di samping bisa diakses masyarakat terutama wali murid.

Semua yang dilakukan ini, ungkap Erda, tidak untuk mencari keuntungan melainkan untuk menjaga mutu sekolah serta predikat sebagai sekolah rujukan dan sekolah digital, maupun keinginan agar ada satu sekolah di Kabupaten Sumbawa lebih menonjol terutama dari segi prestasi. “Alhamdulillah SDN 2 Sumbawa sudah mengukir banyak prestasi. Untuk mencapai semua itu tidak bisa terakomodir dari dana BOS dan lainnya, karena itu kita butuh dukungan orang tua murid melalui komite. Tentunya dukungan berupa dana ini hanya untuk orang tua murid yang mampu,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda