SUMBAWA BESAR, SR (20/08/2017)
Kerapnya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Sumbawa turun ke lapangan untuk mengecek pengerjaan fisik terutama jalan, mendapat sorotan DPD Partai Nasdem Sumbawa.
Menurut Ketuanya, H. Asaat Abdullah ST kepada SAMAWAREA, Minggu (20/8), TP4D tidak perlu datang ke lapangan untuk memeriksa pengerjaan proyek. Tim itu cukup memberikan wejangan hukum misalnya mengenai kontrak secara administrasi dan kebijakannya termasuk perencanaan. “Janganlah ke ranah fisik pelaksanaan, itu sudah terlalu jauh,” tukas Haji Saat—sapaan Politisi yang juga mantan Kadis PU Sumbawa ini.
Ia mencontohkan proyek pengerjaan jalan di Tepal dan Ropang, TP4D hadir di sana mengoreksi pelaksanaan fisik. Padahal di sana sudah ada pengawas proyek yang dinilai lebih berkompeten. Ketika terjadi kesalahan atau penyimpangan, barulah TP4D turun sebagai tindaklanjut laporan masyarakat. “TP4D itu bagian dari kejaksaan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan secara hukum. Kalau TP4D ke lapangan cek fisik proyek dan merestui jalan itu dikerjakan dan dilakukan pembayaran, lalu jika terjadi penyimpangan apakah TP4D mau dikatakan terlibat ?. Atau ketika terjadi dugaan penyimpangan sementara di dalam pengerjaannya ada campur tangan TP4D, kemana masyarakat mau mengadu ?” ujarnya dalam nada tanya.
Ia mengakui jika tujuan dibentuknya TP4D adalah melakukan pencegahan. Tapi ketika tim tersebut sampai turun mengecek pengerjaan fisik, itu tidak bagus. TP4D tidak terlalu paham secara tekhnis, hanya melihat secara kasat mata kondisi proyek. Ketika dilihat bagus padahal pengerjaannya tidak benar, lalu TP4D menyetujui terjadinya pembayaran, bisa-bisa dia juga ikut terseret hukum. (JEN/SR)
