Penuhi SPM Dikdas Wilayah Terpencil, Dikbud Perlu Berinovasi

oleh -6 views
bankntb

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS DIKBUD KABUPATEN SUBMAWA

SUMBAWA BESAR, SR (15/08/2017)

amdal

Menyediakan akses pelayanan pendidikan secara merata bagi semua masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil adalah hal yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Inilah dilema yang dialami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Dengan kondisi medan sulit dijangkau akses kendaraaan, ternyata masih ada pihak sekolah yang menolak merenovasi gedung sekolah. Alasannya, sulit mengangkut material menuju lokasi sekolah tersebut. Padahal, Dikbud sudah menyiapkan anggaran untuk dilakukan pembangunan secara swakelola namun tetap pihak sekolah tidak mau mengambil resiko. Seperti yang terjadi di salah satu SD di Kecamatan Orong Telu.

Ada juga sekolah yang berada di kawasan hutan lindung sehingga sulit untuk dilakukan pembangunan tanpa mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan. Contohnya SD Talagumung yang berfilial dengan SD Tepal berlokasi di Kecamatan Batu Lanteh.

Selain itu, ada lagi SD yang terletak di wilayah Kawasan Adat Terpencil (KAT), sebelumnya sudah memiliki bangunan SD yang layak namun karena dilakukan relokasi maka bangunan SD di Desa Jamu Kecamatan Lunyuk tersebut dibangun kembali di lokasi lain dengan kondisi memprihatinkan. Bangunannya  berbahan gedek (anyaman bambu). Tentu ini merupakan persoalan klasik akibat persebaran penduduk di Kabupaten Sumbawa belum merata. Ada kecamatan dengan jumlah penduduk terlalu banyak sehingga rombel di satuan pendidikan dasarnya melebihi kapasitas, sebaliknya kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, sudah memiliki akses pendidikan dasar tetapi ruang kelas yang dimiliki masih belum sesuai dengan kapasitas rombel. Misalnya di SDN Kuang Amo Desa Sempe dan SDN Sampa di Kecamatan Unter Iwes. Guna memecahkan sejumlah pekerjaan rumah ini, Dikbud harus melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan, menentukan skala prioritas, menyatukan persepsi bagi semua stakeholders di lapangan sebagai perpanjangan tangan Dikbud seperti KUPT, penilik, pengawas dan guru. “Itulah tantangan yang sedang kita hadapi, segera kami akan melakukan inovasi-inovasi pelayanan,” ungkap Sekretaris Dikbud Irin Wahyu Indarni didampingi Kasubag Perencanaan dan Barang Milik Daerah, Amir Mahmud ME, belum lama ini.

Baca Juga  Bukber Rektor UTS, Ketua PWI Kupas Makna Rukun Islam

Menurutnya, akses pendidikan dasar sudah sampai di kawasan paling terpencil Sumbawa. Bahkan, di area itu belum tersentuh oleh fasilitas pelayanan bidang kesehatan, infrastruktur jalan, serta sarana prasana lainnya namun sudah dibangun sekolah. “Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang pendidikan harus terpenuhi sampai tahun 2021, yang jelas sesuai skala prioritas kita akan bangun sekolahnya, namun karena anggaran terbatas maka akan diprioritaskan untuk daerah yang memiliki jumlah peserta didik cukup banyak, sedangkan yang sedikit jumlah peserta didiknya bisa pakai skat dulu dalam satu ruangan kelas dibagi 2 atau 3 skat kelasnya,” katanya.

Disebutkan Irin, KUPT Diknas di Kecamatan juga harus peka dalam merekap data hasil dari perjalanan dinas. “Kalau KUPT di Lunyuk, misalnya jalan maka sudah ada laporan ke Diknas. Ini informasinya kita tahu dari media kalau ada sekolah di daerah KAT dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, saya sudah peringatkan dan menghimbau di forum KUPT agar laporannya itu lengkap, tidak hanya melaporkan sekedar proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sudah berjalan dan formalitas saja namun dilaporkan mendetail kondisi yang terjadi di kecamatan tersebut,” tukasnya.

Lebih jauh dikatakan, ada beberapa pemukiman penduduk yang lokasinya berada di kawasan hutan lindung seperti di Talagumung. “Itu tidak bisa kita bangun sekolah di sana, inovasinya sepertinya bagus dibuat sekolah kayu dalam konsep sekolah alam, yang tidak merusak kawasan hutan. Inovasi itu akan kami ramu kembali agar bisa diterapkan di lapangan,” ujarnya.

Baca Juga  Sumbawa Tuan Rumah FGD Forum Rektor, Hadirkan Menteri Susi

Sementara untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Jamu Kecamatan Lunyuk akan segera dicarikan solusi. “Semua program KAT yang sudah memiliki MoU nya harus dipenuhi, termasuk membangun gedung sekolah yang layak segera dibuat kebijakan semoga di RKA tahun 2018 anggarannya bisa tercover,” imbuhnya.

Irin menerangkan, hasil survey pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2016 terungkap masih banyak jumlah sekolah yang melebihi 32 murid per rombongan belajar. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sumbawa, Alas, Maronge, Plampang, Lunyuk, Rhee, Tarano, dan Utan. “Apabila dilihat dari rasio ruang kelas itu sudah lebih, namun saat kita masuk mengecek kembali ke sekolah ternyata ada sekolah yang ruangan masih kurang dan rombelnya melebihi kapasitas untuk daerah-daerah kecamatan yang padat penduduk,” terangnya.

Tantangan selanjutnya adalah sekolah sulit dilakukan perbaikan karena kekurangan lahan, namun solusinya membangun gedung sekolah bertingkat, tetapi bangunan sebelumnya harus dirobohkan. “Tantangan yang kami hadapi sangat kompleks, namun Insyaa Allah dengan semangat dan dedikasi tinggi kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan generasi Sumbawa hebat dan bermartabat,” tutup Irin. (JEN/SR)

iklan bapenda