Dirut BPR Sumbawa Menangkan Gugatan Praperadilan

oleh -17 views
Dirut BPR Sumbawa Ikhwan SE didampingi Pengacaranya, Dr. Umaiyah SH MH saat memenangkan gugatan Praperadilan
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (14/08/2017)

Pengadilan Negeri Sumbawa mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan Direktur BPR Sumbawa, M. Ikhwan SE pada sidang putusan, Senin (14/8). Selain mengabulkan gugatan tersebut, I Gede Astawa SH—hakim yang menyidangkan gugatan itu juga menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap penggugat (Ikhwan SE) tidak sah, serta kepolisian Polres Sumbawa tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus perbankan.  Dalam sidang tersebut, Ikhwan didampingi Kuasa Hukumnya Dr. Umaiyah SH MH dan Syamsuddin SH, serta belasan karyawan BPR, sedangkan tergugat diwakili Kasat Reskrim AKP Elyas Ericson, Kamil Takwim SH selaku pengacara dan sejumlah penyidik.

Sebelumnya, Ikhwan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan ke PN Sumbawa. Intinya mempersoalkan kewenangan penyidik Polres Sumbawa dalam menangani kasus tindak pidana perbankan, terkait dana cash back di PD BPR NTB Sumbawa.

I Gede Astawa, Hakim PN Sumbawa

Ditemui SAMAWAREA usai sidang, Humas PN Sumbawa, I Gede Putra Astawa SH mengakui dikabulkannya gugatan Praperadilan tersebut. Putusan ini dijatuhkan setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan.

Hakim sependapat dengan kuasa hukum penggugat maupun ahli pidana dari UNRAM yang menyatakan bahwa penyidik Polres Sumbawa tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan yang menetapkan Dirut BPR Sumbawa sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan

UU OJK nomor 21 tahun 2011 yang turunannnya peraturan OJK No. 22/PJOK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 ayat (4). Bahwa penyidik OJK adalah pejabat penyidik kepolisian RI dan/atau Pejabat PNS yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. ‘’Dari situ ditariklah kesimpulan, Polri itu berwenang. Karena aturan di KUHAP penyidik itu jelas Polri dan Penyidik PNS (PPNS). Ada undang-undang yang mengatur PPNS diberi kewenangan seperti penyidik. Undang-undang OJK nomor 21 tahun 2011 pasal 49 merupakan pintu masuknya selain penyidik Polri atau PPNS. Tahun 2015 terbitlah peraturan OJK yang baru dengan syarat yang lebih khusus lagi. Yakni penyidik Polri yang dipekerjakan oleh OJK. Jika mengacu pada peraturan turunannya, suka atau tidak suka itu adalah pedomannya,” ungkap Astawa—akrab hakim ramah ini disapa.

Baca Juga  Oknum Pejabat Puskesmas Merasa Difitnah

Terkait yuridis prudensi dalam putusan perkara ini, Astawa mengatakan, penetapan tersangka tidak hanya pada dua alat bukti, tapi juga melihat apakah penyidik tersebut berwenang atau tidak menangani perkara tersebut. Ia mencontohkan kasus gugatan Praperadilan Budi Gunawan dan Hadi Purnomo, yang juga menggugat kewenangan penyidik. Setelah kewenangannya “dikupas”, barulah masuk alat bukti. “Dua alat bukti pasti sudah ada. Tetapi, apakah kewenangan itu ada pada penyidik atau tidak, itulah praktik yang ada dalam yuridis prudensi,” imbuhnya.

Disinggung apakah ada upaya hukum lain yang akan ditempuh tergugat (Kapolres) pasca putusan Praperadilan, Astawa menyatakan sudah tidak ada. Putusan Praperadilan di PN sudah final dan mengikat, sebab upaya hukum banding sudah dicabut oleh MK. “Jadi penyidik kepolisian tidak bisa melakukan upaya banding,” tukasnya.

Untuk diketahui ungkap Astawa, praperadilan ini bukan mempersoalkan pokok perkara kasus tersebut. Namun lebih pada sah atau tidaknya kewenangan penyidik dalam menangani kasus ini. Astawa mengaku putusan pengadilan menyatakan penyidik kepolisian tidak memiliki kewenangan menangani kasus itu yang secara tidak langsung semua produk penyidikan cacat termasuk penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, menjadi cacat hukum. Agar produknya tidak cacat tentu harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU OJK berikut turunannya.

Sementara Kuasa Hukum Polres Sumbawa selaku tergugat, Kamil Takwim SH menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap putusan itu. Namun Ia enggan menyebutkannya karena masih akan dibicarakan dengan para tergugat. (JEN/SR)

iklan bapenda