Jika Gugatan PP Dikabulkan, Tergugat Terancam Ganti Rugi

oleh -8 views
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Universitas Mataram (UNRAM), Prof. Dr. Amiruddin SH MH
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (10/08/2017)

Keterangan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Universitas Mataram (UNRAM), Prof. Dr. Amiruddin SH MH yang diajukan sebagai saksi ahli pada persidangan Gugatan Praperadilan (PP) Kapolres Sumbawa di Pengadilan Negeri Sumbawa, Rabu (9/8), membuat penggugat berada di atas angin. Jika mengacu pada penjelasan saksi ahli tersebut, ada kemungkinan gugatan praperadilan yang diajukan penggugat (Dirut BPR Sumbawa) tersebut dikabulkan hakim. Namun demikian hakim menilai keterangan itu masih sepihak karena tergugat (Kapolres Sumbawa) akan mengajukan saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sidang berikutnya, Kamis (10/8) besok.

Dimintai tanggapannya usai sidang, Prof. Dr. Amiruddin SH MH menyatakan jika permohonan praperadilan dikabulkan, penggugat bisa menuntut ganti rugi kepada tergugat. Bayangkan selama ini, Ikhwan SE selaku penggugat yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana perbankan dijebloskan di balik jeruji besi oleh penyidik Reskrim Polres Sumbawa selama 120 hari. Kemudian dibebaskan demi hukum karena hingga habis masa penahanan polisi belum juga mampu memenuhi petunjuk jaksa. “Bisa dibayangkan kalau pekerjaann sehari dapat uang sekian, berapa kerugian penggugat selama mendekam di sel tahanan,” kata Prof Amiruddin. Namun Ia menyarankan agar tuntutan ganti rugi itu tidak dilakukan. Yang lalu biarlah berlalu, sekarang bagaimana persoalan ini bisa clear.

Pendapatnya sebagai pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, penyidik Polres Sumbawa tidak memiliki kewenangan menangani kasus tindak pidana perbankan. Jika kewenangannya tidak ada maka semua tindakannya selama ini ikut tidak sah mulai dari pemeriksaan, penangkapan, penahanan, hingga penyitaan barang bukti. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 22/PJOK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 ayat (4) bahwa penyidik kepolisian tidak berwenang menyidik persoalan tersebut. Peraturan OJK itu menyebutkan, penyidik OJK adalah pejabat penyidik kepolisian RI dan/atau Pejabat PNS yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Bahwa peraturan OJK No. 22 Tahun 2015 merupakan peraturan khusus yang mengenyampingkan peraturan yang umum. Sebab tindak pidana perbankan ini adalah tindak pidana khusus sehingga penyidik yang menangani harus memiliki keahlian perbankan. Karena itu Polres Sumbawa tidak berwenang atau tidak sah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan yang dituduhkan kepada penggugat. “Karena penggugat sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, saya ibaratkan nasi sudha menjadi bubur. Bagaimana bubur itu enak dimakan, kita jadikan bubur ayam. Artinya proses yang terlanjur dilakukan polisi dihentikan, dan hasil penyidikan selama ini diserahkan kepada penyidik OJK yang berwenang menangani kasus itu. Jadi jangan paksa sesuatu yang bukan kewenangannya,” tandasnya.

Baca Juga  Pemerhati Perlindungan Anak Nusantara Plampang Kecam Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Sementara itu kuasa hukum penggugat, Dr. H. Umaiyah SH MH menyatakan bahwa secara hukum sudah sangat jelas karena obyek sengketa adalah menyangkut kewenangan. Kalau sudah menyangkut kewenangan sudah masuk ranah OJK, bukan kepolisian Polres Sumbawa. Sehingga penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan polisi terhadap kliennya menjadi tidak sah. “Kenapa polisi atau penyidik yang dipekerjakan di OJK yang punya kewenangan menanganinya, karena masalah perbankan ini harus ditangani oleh orang yang ahli perbankan,” imbuhnya.

Ia mencontohkan kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian dengan menjadi obyek sengketa dana cash back. Perlu diketahui ungkap Umaiyah, dana cash back bukan kegiatan bank. Secara UU Perbankan yang menyangkut kegiatan bank adalah transaksi dan produk bank melalui pengawas OJK. “Cash back bukan bagian dari transaksi atau produk perbankan, jadi tidak bisa dijadikan obyek yang disengketakan untuk disidik,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda