Pengadaan Bibit Bawang Merah Mulai Dibidik Jaksa

oleh -5 views
Hamzah Ketua LSM Gempur saat menyerahkan laporan kepada Kasi Intel Kejari Sumbawa, Erwin Indrapraja SH MH
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (07/08/2017)

Kejaksaan Negeri Sumbawa membidik Proyek Pengadaan Barang Sarana Produksi untuk Penangkaran Bawang Merah di Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun 2017. Hal ini menyusul adanya laporan dari LSM Gempur yang menduga terjadi penyimpangan dalam proyek tersebut, Senin (7/8). “Kami akan melakukan telaahan staf dulu, lalu mempelajari laporan yang disampaikan LSM Gempur,” kata Kajari Sumbawa melalui Kasi Intel, Erwin Indrapraja SH MH kepada SAMAWAREA.

Dalam laporan itu  ada beberapa indikasi yang dibeberkan. Namun untuk memastikannya harus ada data dan keterangan dari sejumlah pihak. Selain itu mengsingkronkan data yang ada dengan fakta di lapangan. “Kami apresiasi adanya laporan ini. Ini bukti respon masyarakat terhadap dugaan penyimpangan, sekaligus kepedulian dalam memberantas KKN,” tandas Erwin—sapaan karib jaksa low profil ini.

Sememntara Ketua LSM Gempur, Hamzah yang ditemui usai bertemu Kasi Intel, menyebutkan bahwa tender proyek senilai Rp 4,4 milyar itu dimenangkan oleh PT QPI. Dalam proses lelangnya dia pernah memasukan pengaduan melalui surat terkait perusahaan ini. Karena dalam hasil pemantauannya, perusahaan tersebut diduga kuat tidak melampirkan tanda daftar perusahaan di Menkumham sebagai aturan yang berlaku. Perusahaan hanya mengupload akta notarisnya. Hal ini sudah ditanyakan langsung kepada Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Kami mempertanyakan apakah perusahaan itu layak ditentukan sebagai pemenang,” tukasnya.

Baca Juga  Mulai Hari ini Polres Sumbawa Gelar Operasi Simpatik

Selain itu, sambung Hamzah, pihaknya juga mengawasi pengadaan barang tersebut. Ia berharap kontraktor dapat mengadakan bibit yang berkualitas sesuai dengan label dan spesifikasi dalam kontrak. Jika nanti ditemukan bibit yang tidak sesuai spek, Ia meminta kejaksaan menugusutnya, karena pengadaannya patut diduga rentan dengan tindakan manipulatif. “Apalagi bawang ini harus sesuai dengan kadar air dan kualitasnya,” imbuh Hamzah.

Di sisi lain Hamzah meminta PPK sebagai penanggungjawab diharapkan lebih serius dalam melakukan pengawasan melalui lembaga yang sudah ditunjuk. ‘’Bila perlu aparat kejaksaan dilibatkan dalam hal pengadaan bibit bawang. Karena dikhawatirkan jangan sampai bibitnya tidak sesuai spek,” desaknya. (JEN/SR)

iklan bapenda