Desak Kades Poto Dicopot, Massa Corat-coret Kantor Desa

oleh -9 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (07/08/2017)

Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Senin (7/8) mulai bergolak. Puluhan warga mendatangi kantor desa setempat langsung mencorat-coret tembok, pintu dan bagian-bagian bangunan dengan tulisan-tulisan yang mencaci maki oknum kadesnya. Selain itu mereka juga menempel pamflet berisi kecaman. Tentu saja aksi warga tersebut memecah konsentrasi aparatur desa dalam memberikan pelayanan public. Tindakan warga ini sebagai reaksi atas tindakan amoral oknum kadesnya berinisial HZ yang tertangkap basah sekamar dengan istri orang di sebuah kamar Hotel TS belum lama ini. Bahkan oknum kades dan selingkuhannya tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reserse dan Kriminal Polres Sumbawa setelah dilaporkan dengan delik perzinahan. Situasi terkendali setelah Kapolsek dan anggota Polsek Moyo Hilir turun ke TKP. Terlihat juga Anggota DPRD Sumbawa Dapil Sumbawa 5, Andi Rusni SE.

amdal
Kapolsek Moyo Hilir IPTU Hurfan dan Anggota DPRD Sumbawa Andi Rusni SE saat menerima massa di Aula kantor Desa Poto

Kapolsek Moyo Hilir, IPTU Hurfan yang dikonfirmasi SAMAWAREA, mengakui adanya tindakan warga tersebut. Mereka tidak melakukan penyegelan melainkan hanya mencorat-coret tembok dan pintu kantor desa. Ia mengaku sudah menemui kelompok massa yang melakukan aksi tersebut di aula kantor desa. Pihaknya juga sudah mendengar apa aspirasi mereka. Intinya masyarakat meminta oknum kadesnya diberhentikan karena dianggap sudah tidak layak menjadi pemimpin. Terkait aspirasi tersebut, Hurfan mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kades. Namun saat itu juga Ketua BPD Poto sudah membuat surat dan dilayangkan ke Bupati Sumbawa agar segera mencopot kepala desa setempat. Dalam pertemuan itu juga masyarakat bertanya soal proses hukum oknum Kades HZ. Massa kecewa terhadap pihak kepolisian yang tidak melakukan penahanan terhadap oknum kades tersebut. Hurfan telah menjelaskan bahwa pasal yang menjerat oknum kades itu di bawah lima tahun penjara yakni maksimal 9 bulan. Sesuai ketentuan, ancaman yang terbilang rendah ini membuat tersangkanya tidak ditahan. Selain itu, kasus yang menjerat Kades HZ sifatnya delik aduan yang sewaktu-waktu laporannya bias dicabut pelapor dan perkaranya dinyatakan selesai.

Baca Juga  Tiga Terdakwa Bank NTB Divonis 2 Tahun Penjara

Karenanya Ia menghimbau masyarakat agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan tindakan yang berisiko hokum yang merugikan diri sendiri dan orang lain. “Kami terus melakukan pemantauan di lapangan. Kami juga sudah meminta Bhabinkamtibmas melakukan standby di lokasi, termasuk meminta bantuan Babinsa untuk membantu dalam pengawasan di lapangan,” demikian Kapolsek. (JEN/SR)

iklan bapenda