Ngemplang Pajak, Boss UD Jaya Raya Masih Buron

oleh -11 views
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD SH
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (25/07/2017)

Hingga kini Kejaksaan Negeri Sumbawa belum berhasil mengeksekusi Christin Marliana (37) Boss UD Jaya Raya Sumbawa. Sebab wanita yang sudah berstatus pidana kasus tindak pidana perpajakan ini menghilang dan belum diketahui rimbanya.

amdal

Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidana Khusus, Anak Agung Raka PD SH yang dikonfirmasi belum lama ini mengakui jika sampai sekarang terpidana ini masih buron. Terpidana tersebut menghilang ketika akan dieksekusi pada Januari 2016 lalu menyusul adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yaitu 1 tahun penjara dan denda Rp 16,8 Milyar. “Sampai sekarang kami masih mengidentifikasi keberadaannya,” ungkap Agung Raka—sapaan jaksa muda ini.

Christin Marliana sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Pencarian sudah dilakukan termasuk meminta bantuan Kejati NTB maupun Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung RI. Sejauh ini belum ada perkembangan. “Beberapa bulan lalu sempat ada titik terang tapi hilang, karena terpidana berpindah-pindah. Kami tidak berputus asa, pencarian terus dilakukan,” demikian Agung Raka.

Christin Marliana, Boss UD Jaya Raya saat dieksekusi Kejari Sumbawa, beberapa tahun silam

Seperti diberitakan sebelumnya Christin Marliana divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa selama 2,6 tahun dan denda Rp 16,8 Milyar. Namun pada putusan banding di Pengadilan Tinggi Mataram dijatuhi vonis setahun penjara dengan besar denda yang sama. Putusan PT ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sumbawa yakni pidana penjara selama empat tahun. Hal inilah yang membuat JPU mengajukan Kasasi.

Baca Juga  Ari-ari Masih di Perut, Polisi Rujuk Terduga Aborsi

Terdakwa Christin Marliana divonis atas perbuatannya menggelapkan pajak. Modusnya, terdakwa tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kurun waktu Januari 2007 hingga Desember 2010. Seharusnya tersangka melakukan pembayaran pajak pada 2007 Rp 794,5 juta, 2008 Rp 1,95 miliar, 2009 Rp 2,54 miliar dan 2010 sebesar Rp 3,12 miliar. Tapi terdakwa selalu melaporkannya nihil. Ini terungkap dari laporan hasil pembayaran dan analisis informasi data laporan dan pengaduan (IDLP) 2014 yang akhirnya penyidik Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara turun untuk melakukan penyelidikan. Selama proses penyidikan, terdakwa tetap ditahan. Tapi saat proses banding majelis hakim PT mengalihkan status penahanannya menjadi tahanan kota. (JEN/SR)

iklan bapenda