Bupati Sumbawa Ingatkan Aparatur Tidak Bermain Proyek

oleh -0 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (03/08/2017)

Bupati Sumbawa HM. Husni Djibril B.Sc meminta seluruh aparat pemerintah agar segera menyikapi setiap persoalan yang dikeluhkan masyarakat, sehingga tidak berlarut-larut, apalagi tidak ada penyelesaian yang jelas. Penegasan itu disampaikan Bupati Husni pada Pembukaan Rakor dan Sosialisasi Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa, di Aula H. Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (2/8).

amdal

Bupati merasa miris dengan kondisi yang terjadi, dimana oknum masyarakat atau LSM datang marah-marah di Kantor Pemerintah, sementara Bupati belum melihat ada respon positif dari aparat terkait. Ini seakan-akan aparat pemerintah tidak berdaya dan tidak berwibawa. Terkait dengan hal ini Bupati mewanti-wanti agar tidak ada aparat yang bermain proyek. Sebab jika hal itu terjadi akan membuat seorang aparat kehilangan integritas dan pasti tidak berani bertindak tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jika ada oknum yang membawa bawa nama Bupati atau keluarga Bupati meminta jatah proyek harus tetap diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di bagian lain Bupati menjelaskan, reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilakukan dalam tataran struktural dan kultural. Pada tataran struktural, dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi birokrasi pada tataran kultural, dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. “Reformasi birokrasi yang kita jalankan merupakan langkah terencana yang dilakukan pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan kita,” tukasnya.

Baca Juga  Ketum MUI Dukung Film Naura dan Genk Juara

Bupati mengatakan reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para Aparatur Sipil Negara harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bupati juga mengakui bahwa masih banyak permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Khususnya di lembaga-lembaga yang langsung memberikan pelayanan publik, termasuk di Kabupaten Sumbawa.

Baca Juga  Gubernur NTB: Era Revolusi Industri 4.0 Tantangan Besar Dunia Pendidikan

Sebelumnya Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, diwakili Dr. Budi Prasetio,S.AP.,M.AP melaporkan bahwa Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan sebagai pilot project (proyek percontohan) dalam pelaksanaan Reformasi birokrasi bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Kota Mataram. Rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para Camat, Kabag, dan Lurah se Kabupaten Sumbawa. (JEN/SR)

iklan bapenda