Percepat Pemenuhan SPM, Guru SMP Harus Kreatif dan Inovatif

oleh -6 views
bankntb

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS DIKBUD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (31/07/2017)

amdal

Guru SMP di Kabupaten Sumbawa diingatkan untuk berkomitmen melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Miniman (SPM) Pendidikan Dasar khususnya SMP melalui berbagai kegiatan inovasi. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Ir Irin Wahyu Indarni dalam Lokakarya Pengintergrasian RKJM Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) untuk SD dan SMP pada pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas PKP-SPM Dikdas 2017 di Hotel Sutan Sumbawa, belum lama ini.

Menurut Irin—sapaan akrab mantan Camat Lape ini, bahwa percepatan pemenuhan SPM ini adalah bagian dari upaya inovasi yang harus dilakukan oleh guru sekolah dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada peserta didik. Sebenarnya diakui Irin, ketentuan mengenai penyusunan RKJM ini sudah ada sejak tahun 2005 lalu, namun hanya ada beberapa sekolah yang sudah menyusun, tetapi sebagian besar belum membuatnya. Padahal sesungguhnya untuk mengetahui arah dan tujuan sekolah pada 4 tahun ke depan semua tertuang dalam RKJM. Selama ini banyak sekolah yang tidak mengetahui arah dan tujuannya, karena mereka menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari RKJM, tanpa dasar. “Mestinya seluruh sekolah sudah bisa menyusun RKJM dengan baik, karena aturan ini sudah ada sejak lama,” ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan RKJM, Irin mencontohkan pada pengadaan komputer yang direncanakan 4 tahun kedepan. Apabila ada sekolah yang berencana untuk melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) namun terkendala masalah fasilitas komputer, hal itu bisa direncanakan pengadaan komputer melalui RKJM. Sehingga dalam waktu paling lama 4 tahun sekolah tersebut sudah memiliki fasilitasi komputer yang memadai sehingga dapat menggelar UNBK secara mandiri. Ia meminta mulai sekarang sekolah mulai menganalisa apa yang menjadi kebutuhannya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan SPM. Tentunya dengan skala prioritas yang kemudian dicantumkan dalam RKJM sekolah untuk selanjutnya diturunkan dalam RKS atau RKT.

Baca Juga  Ketua TP-PKK NTB Minta BKMT Bersinergi Aktifkan Dasa Wisma

Untuk alokasi anggaran percepatan pemenuhan SPM, bisa melalui sumber apa saja yang masuk ke sekolah. Seperti BOS, bantuan pihak ketiga, atau sumber anggaran lainnya. SPM ini bertujuan untuk menjamin bahwa di setiap sekolah tersedia kondisi minimal untuk keberlangsungan proses belajar mengajar yang berkualitas. Kondisi minimal itu tidak harus berlebihan, jika sudah dipenuhi dalam waktu 4 tahun maka RKJM 4 tahun berikutnya untuk pengembangan.

Paling penting, para peserta didik harus mendapatkan hak yakni pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan indikator SPM. Ia mengajak semua pihak untuk berinovasi sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan monoton. “Kita harus membangkitkan semangat belajar peserta didik, guru harus mampu menyenangkan peserta didik. Buat agar anak senang berada di sekolah, senang dengan pelajaran, bangga terhadap gurunya. Ini semua akan terjadi jika guru kreatif dan inovatif,”  pungkasnya. (JEN/SR)

 

iklan bapenda