SUMBAWA BARAT, SR (26/07/2017)
Terminal Taliwang Sumbawa Barat yang sudah berbulan-bulan terbengkalai sepertinya akan tertangani. Sebab pengelolaan terminal tersebut telah diserahkan kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyusul adanya penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Organda, 21 Juli 2017 lalu.
Ketua Organda, HM Yames WP SH yang ditemui SAMAWAREA, Selasa (25/7) mengakui adanya penyerahan tersebut. Dalam nota kesepahaman kerjasama dengan pemerintah Provinsi yang ditindaklanjuti dengan rapat Organda se-NTB, menyerahkan seluruh aktivitas terminal kepada Organda KSB. Untuk itu pihaknya mulai membenahi seluruh kekurangan yang ada. Untuk menginventarisir semua asset termasuk penghuni terminal dan penggunaan lapak, Organda berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan KSB sebagai pemilik aset dan sebagai leading sektor terkait. “Setelah kita inventarisir semua asetnya dan hitung berapa kebutuhannya, lalu kita ajukan ke provinsi untuk penempatan pegawainya. Dan kemungkinan dalam waktu dekat pegawainya sudah ada,” kata Yames—akrab mantan Anggota DPRD Sumbawa ini.
Sejauh ini diakui Yames, aktivitas dan pelayanan angkutan kepada masyarakat terminal berjalan lancar, aman dan terkendali. Pemerintah provinsi juga sudah mengalokasikan anggaran untuk mengatasi penyegelan listrik oleh PLN karena tunggakan pembayaran.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, H Muslimin mengatakan persoalan listrik Terminal Taliwang sudah diatasi bersama dengan Pemprov. Pada APBDP pembayaran listrik itu sudah dianggarkan. “Polanya kita sharing, KSB bayar dari Januari hingga Juni, Provinsi dari Juli sampai Desember. Begitu juga dengan petugas yang tempatkan di terminal. Ada beberapa PTT yang kami serahkan ke provinsi tapi ditolak provinsi sehingga gajinya kami yang tanggulangi,” jelasnya.
Langkah tersebut harus dilakukan pihaknya, karena asset tersebut berada di KSB sehingga sangat tidak elok jika keberadaannya diterlantarkan. Untuk tanggung jawab terhadap keberadaan asset ini, ditunjuklah Organda untuk mengelolanya selama masa transisi ini hingga Januari 2018 mendatang hingga petugas dari provinsi ditempatkan di terminal dimaksud. (HEN/SR)
