Percepatan Pemenuhan SPM Harus Tercantum di RKJM dan RKT Sekolah

oleh -12 views
bankntb

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS DIKBUD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (26/07/2017)

amdal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa terus berupaya untuk mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Salah satunya dengan mencantumkan program SPM dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) Sekolah. Implementasi dari program ini adalah kegiatan Lokakarya Pengintegrasian RKJM terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) untuk SD dan SMP pada pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas PKP-SPM Dikdas Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa di Hotel Sutan Sumbawa, Rabu (26/7).

Dalam kesempatan itu Kepala Sub Bidang Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, M Husnul Alwan S.Ag, menjelaskan, bahwa kegiatan Lokakarya tersebut merupakan upaya untuk mengingatkan guru sekolah agar dapat merancang atau menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah yang di dalamnya terakomodir Program SPM.

Disebutkan Ustad Alwan—sapaan akrabnya, ada 13 indikator SPM yang menjadi kewenangan sekolah yang harus terakomodir dalam RKJM. Meliputi, sekolah harus menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. Selain itu sekolah harus menyediakan satu set alat peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA. Sekolah juga harus memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. Kemudian, setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : (a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; (b) Kelas III : 24 jam per minggu; (c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau  (d) Kelas VII – IX : 27 jam per minggu. Selanjutnya, sekolah harus menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku. Guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. Guru harus mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester. Guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester. Dan Sekolah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Di samping itu sambung Ustad Alwan, dalam RKJM selain berisi tentang Program SPM juga berkaitan dengan kurikulum, sehingga Standar Nasional Pendidikan (SNP) baik itu standar proses maupun standar isi juga dimasukkan dalam RKJM sekolah, sehingga terjadi singkronisasi apa yang menjadi target sekolah, dan target dinas pendidikan tentang tujuan pendidikan sekolah itu, semuanya terakomodir di dalam RKJM.

Baca Juga  Harapan SLBN Sumbawa untuk Gubernur NTB Terpilih

Menyinggung teknis penyusunan RKJM, Ustad Alwan mengaku hal itu akan disampaikan kepada para guru dan mempraktekkan secara langsung bagaimana teknis penyusunan RKJM dengan mengacu kepada rencana strategis dinas. Untuk diketahui, RKJM disusun sebagai rencana program sekolah untuk 4 tahun mendatang. Seluruh program SPM akan terakomodir dengan harapan dalam waktu 4 tahun mendatang sekolah sudah memenuhi SPM. Menindaklanjuti RKJM tersebut ungkap Ustadz Alwan, sekolah akan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam RKT ini program-program SPM diharapkan terakomodir, sehingga pada 4 tahun mendatang, paling tidak 70 persen sudah tercapai.

Menyinggung program SPM yang cukup berat dipenuhi sekolah, menurut Alwan, sebenarnya tidak ada Program SPM yang sulit khususnya terhadap 13 indikator ynag menjadi kewenangan sekolah. Paling penting harus adanya komitmen sekolah untuk mengalokasikan anggaran untuk pecepatan pemenuhan SPM tersebut. Alwan mencontohkan seperti pengadaan buku sekolah, sebenarnya sudah ada anggarannya melalui dana BOS sebesar 20 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah. Pemenuhan kebutuhan buku itu apabila dilakukan setiap tahun maka dalam 4 tahun mendatang semuanya sudah terpenuhi baik buku pelajaran maupun buku referensi. Demikian juga untuk pegadaan alat peraga IPA, semuanya sudah ada anggaran untuk dialokasikan oleh sekolah dalam RKT. “Saya kira tidak ada program SPM yang sulit untuk dipenuhi asalkan sekolah memahami mekanisme penyusunan RJKM dan RKT, kemudian tidak lupa mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM,” ujarnya.

Baca Juga  UNBK Ofline Berisiko, SMPN 4 SATAP UI Pilih Menumpang

Terkait evalausi terhadap sudah tidaknya terakomodir SPM dalam RKJM maupun RKT, Alwan menyatakan, kedua dokumen perencanaan sekolah itu sebelum disahkan akan dilakukan verifikasi untuk memastikannya. “Kami akan memverifikasi dokumen RKJM maupun RKT sekolah, sehingga ada kepastian sekolah telah mengakomodir program SPM di dalam kedua dokumen perencanaan sekolah itu,” demikian Ustadz Alwan. (JEN/SR)

 

iklan bapenda