Haji Mo’ : Saya Tidak Ingin Ada Kades Masuk Penjara !!

oleh -2 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (26/07/2017)

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah mengatakan bahwa pemerintah terus memberikan dukungan kepada pemerintah desa. Wujud kongkrit dari keberpihakan ini adalah dengan diluncurkannya dana desa (DD) yang cukup fantastis pada tahun pertama implementasi UU Desa yakni tahun 2015 untuk desa-desa di Kabupaten Sumbawa yang mencapai Rp 45 milyar. Kemudian di tahun 2016 Rp 101 milyar dan 2017 Rp 129 milyar. Apabila diakumulasi, semua pendapatan desa dari berbagai sumber seperti Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan yang bersifat khusus, maka total pendapatan desa untuk tahun 2015 dari empat sumber tersebut mencapai Rp 139 milyar. Sedangkan untuk tahun 2016 Rp 193 milyar dan 2017 total pendapatan seluruh desa Rp 265 milyar. Jika ditambahkan dengan Dana Kerabat melalui  program “desa bebas rentenir” sejumlah Rp 15 M, maka total anggaran yang mengucur ke-157 desa di Kabupaten Sumbawa mencapai Rp 280 milyar atau hampir seperlima dari total APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2017. Apabila dirata-ratakan, setiap desa di Kabupaten Sumbawa mengelola anggaran Rp 1,9 milyar di tahun 2017 ini. Tentu angka yang cukup fantastis karena belum termasuk dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dan sumber-sumber lainnya. “Saya tidak ingin melihat lagi ada pemerintah desa khususnya kepala desa yang tersangkut persoalan hukum lalu masuk penjara karena tidak amanah dalam mengelola anggaran desanya, lebih serius dan lebih amanah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya dalam mengelola anggaran desa secara transparan, partisipatif, akuntable dan amanah,” pesan Wabup saat membuka Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Rabu (26/7). Kegiatan yang dilaksanakan di Aula H Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa atas inisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa ini diikuti 314 orang terdiri dari camat, kepala desa, ketua BPD dan OPD.

amdal

Dalam Laporannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si menyampaikan, bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa, memberikan pemahaman secara umum tentang mekanisme penyelenggaraan tentang pemerintahan desa yang taat dan istiqomah terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku. Selain itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih agar para pemangku amanah khususnya pemerintah desa dan BPD berkomitmen kuat dalam mewujudkan kemandirian desa. Dari Rakor ini, para peserta mendapat wawasan dari arahan umum Wakil Bupati, dan materi terkait peningkatan kesadaran hukum aparat pemerintah desa dan BPD dalam pengelolaan pemerintah desa dari Kejaksaan Negeri Sumbawa. (JEN/SR)

iklan bapenda
Baca Juga  Ada Apa Dengan Menikah Dini ?