Kasus Ambulance RSUD, Jaksa Berkonsultasi ke BPKP dan LKPP

oleh -1 views
kajari Sumbawa, Paryono SH MH
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (25/07/2017)

Kejaksaan Negeri Sumbawa masih terus mendalami kasus pengadaan mobil ambulance RSUD Sumbawa senilai Rp 1,9 Milyar. Sejauh ini diakui sudah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus tersebut. Namun demikian kejaksaan belum bisa menyimpulkan apakah kasus itu bisa dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan atau tidak.

amdal

Kajari Sumbawa, Paryono SH MH mengakui jika perbuatan melawan hukumnya sudah ada. Untuk menguatkannya, saat ini pihaknya masih mengkonsultasikannya dengan BPKP mengenai ada dan tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu kejaksaan juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang memiliki tugas dan fungsi menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha. “Masih sebatas konsultasi. Sejauh ini kami belum mengajukan permohonan ke BPKP untuk melakukan audit investigasi. Tapi setelah peringatasn Hari Bhakti Adhyaksa kasus ini kita kebut,” ujar Kajari Paryono, belum lama ini.

Seperti diberitakan, pengadaan mobil ambulance emergency ini diusulkan RSUD Sumbawa Tahun 2015 lalu yang kemudian pengadaannya dilakukan Bagian Aset Setda Sumbawa senilai Rp 1,9 Milyar. Namun pengadaannya diduga bermasalah. Sebab diduga terjadi mark-up dalam pengadaannya. Dimana ada perbandingan, harganya lebih murah di Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2015. (JEN/SR)

 

Baca Juga  Belasan Mobil Polisi Dirusak

iklan bapenda