Berkat TP4D, Tidak Ada Pejabat KSB yang Masuk Penjara

oleh -0 views
Bupati KSB, Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM
bankntb

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN PEMDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SUMBAWA BESAR, SR (23/07/2017)

amdal

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sumbawa berdampak positif bagi jajaran birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemda KSB). Jika dulu banyak pejabat khususnya di KSB masuk bui karena melakukan penyimpanan anggaran dan mengeluarkan kebijakan yang memperkaya orang lain dan diri sendiri, kini tidak lagi. Selama dua tahun sejak dipimpin Bupati Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin ST, terjadi perubahan paradigma tersebut, tidak ada pejabat setempat yang masuk penjara karena korupsi. “Alhamdulillaah, dalam dua tahun ini tidak ada pejabat di KSB yang masuk penjara,” kata Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM saat memberikan sambutan pada malam Syukuran Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa, Sabtu (23/7) malam.

Bupati Musyafirin menilai keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini sangat berperan penting terjadinya perubahan paradigma tersebut. Karena itu pihaknya sangat memanfaatkan keberadaan tim yang berfungsi untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan preventif dan persuasif dengan cara memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD tentang materi perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga  Nyolong Motor, Tangan Nyaris Putus Tertebas Parang

Selama ini Pemda KSB bersama TP4D lebih mengedepankan pembinaan terutama terhadap hal-hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran administrative. Namun ketika satu masalah tidak bisa lagi diselesaikan melalui cara pembinaan, maka penindakan secara hukum menjadi sesuatu yang niscaya untuk diterapkan. “Ketika ada kesalahan yang tidak bisa lagi ditolerir, tindakan hukum menjadi jawabannya,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu juga Bupati KSB menyinggung adanya kelompok masyarakat yang kerap mengkritisi hubungan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan lainnya. Kelompok ini mencurigai secara negative hubungan dimaksud. Ditegaskan Bupati, bahwa kemitraan yang terbangun tersebut untuk menyatukan hati, sikap dan tujuan dalam membangun negeri khususnya Tana Samawa ini. “Percayalah harmonisasi dan sinergitas yang terbangun antara pemerintah daerah dengan kejaksaan dan institusi hukum lainnya, semata-mata dihajatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan agar dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku sebagaimana sasaran dan harapan masyarakat,” imbuhnya.

Di bagian lain, Bupati Musyafirin meminta dukungan semua pihak untuk mewujudkan Kejaksaan Negeri di KSB. Setahun yang lalu Pemda sudah menghibahkan tanah untuk pembangunannya. Karenanya Ia mendesak agar perjuangan terus dipacu sehingga jajaran Adhyaksa secara otonom bisa berada di tana Pariri Lema Bariri ini. (JEN/SR)

 

iklan bapenda