Anggaran Rendah, Kinerja Kejaksaan Sumbawa Meningkat

oleh -0 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (23/07/2017)

Meski anggaran minim namun tidak menyurutkan semangat jajaran Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk terus meningkatkan kinerja. Hal ini terlihat dari capaian kinerja dalam semester I Tahun 2017 yang cukup bagus, bahkan melebihi target terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

amdal

Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Paryono SH MH dalam jumpa persnya usai upacara Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-57, Sabtu (22/7) mengakui hal itu. Didampingi para Kasi Intel, Kasi Pidum, Kasi Pidsus dan Kasi Datun, Kajari mengakui jika pagu anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan perkantoran termasuk pembinaan dan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Sumbawa pada Tahun 2017 ini hanya Rp 3.705.275.000. Dari segi jumlah, sebenarnya sangat kurang terutama dalam hal penanganan perkara. Seperti di Pidana Khusus (Pidsus), dana tersebut hanya diperuntukkan penyidikan satu kasus, padahal kenyataan yang telah ditangani lebih dari itu. Kemudian untuk penuntutan untuk dua perkara, sedangkan yang ada cukup banyak. Ini baru berjalan pada semester I (Januari—Juni), apalagi nanti hingga Desember 2017. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus bekerja guna memenuhi harapan atau ekspektasi masyarakat. “Semoga ini didengar pusat baik DPR dan Kementerian Keuangan agar ke depan bisa menambah pagu anggaran,” pinta Kajari.

Di bagian lain, Kajari menyebutkan kegiatan di bidang intelijen khususnya yang berkaitan dengan TP4D. Pada tahun ini, TP4D telah mendampingi 15 kegiatan di berbagai organisasi perangkat daerah meliputi 11 di Kabupaten Sumbawa dan 4 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Selanjutnya penerangan hukum, pihaknya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi anti korupsi dan fungsi TP4D guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dua kabupaten tersebut. Kejaksaan juga melibatkan para pelajar untuk menjadi agen anti korupsi dengan meluncurkan program JMS (Jaksa Masuk Sekolah). “Kami tidak hanya refresif melakukan penindakan hukum, tetapi juga penerangan atau penyuluhan hukum kepada jajaran birokrasi dan masyarakat sebagai upaya pencegahan,” jelasnya.

Baca Juga  Bongkar Kuburan Andi Saleh Terkendala Musibah Gempa

Operasi intelijen juga dilakukan, dengan menyelidiki kasus dugaan penyimpangan DBHCT yang sudah dihentikan karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan indikasi kerugian negara. Ada beberapa kasus lainnya yang telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan di antaranya Anggaran Dana Desa Pamanto Kecamatan Empang dengan menetapkan kepala desa setempat sebagai tersangka. Untuk Dana PNPM Labuhan Badas masih dalam pendalaman di Intelijen yang kemungkinan dalam waktu dekat akan diserahkan penanganan ke Pidana Khusus (Pidsus). Artinya kasus itu akan ditingkatkan ke proses penyidikan yang diikuti dengan penetapan tersangka.

Bidang Pidana Khusus (Pidsus) menyelidiki dua kasus baru, menyidik satu kasus (ADD Pamanto Kecamatan Empang), dan melimpahkan tiga perkara korupsi ke Pengadilan Tipikor Mataram yaitu kasus Dana UP Dinas Dikpora dengan terdakwa EL, rumah adat dengan tersangka TM, dan pengadaan dua unit Kapal Perintis Dishub Sumbawa. Selain itu menuntut beberapa perkara Tipikor dan sudah ada tiga kasus yang divonis di antaranya kasus Bank NTB Sumbawa. Pihaknya juga mengeksekusi empat perkara dan berhasil menyelamatkan uang negara dan telah disetorkan ke kas negara Rp 32.664.500 untuk uang pengganti, dan denda Rp 50 juta. Jumlah ini akan bertambah menyusul adanya beberapa perkara yang belum inkrach.

Bergeser ke Bidang Pidana Umum (Pidum). Sepanjang tahun ini kejaksdaan telah menyelesaikan ratusan kasus di antaranya 77 perkara yang berkaitan dengan orang dan harta benda, 54 perkara ketertiban umum, dan 122 kasus tindak pidana lainnya yang di luar KUHP seperti kehutanan, narkotika, dan perlindungan anak. Kemudian penerimaan PNBP dari denda tilang pelanggaran lalulintas dari Januari–Juli mencapai Rp 567.663.000. Untuk penerimaan dari biaya perkara Rp 6.794.500 dan uang rampasan atau denda yang sudah disetorkan sebanyak Rp 23.890.000.

Baca Juga  Sekamar dengan Pekerja Café, Pria Beristri Digrebeg Pol PP

Kinerja di Bidang Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) juga mengalami kemajuan. Diterangkan Kajari, bahwa pihaknya telah menjalin MoU dengan Pemda Sumbawa dan KSB, BUMN/ BUMD. Selain itu meneriam Surat Kuasa Khusus (SKK) dari sejumlah instansi untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum guna memulihkan hak negara. “Semoga ke depan kami bisa meningkatkan kinerja yang sudah ada ini dan harapan kami tentunya memohon dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa dan KSB agar bisa berbuat lebih maksimal,” harapnya. (JEN/SR)

 

iklan bapenda