SUMBAWA BESAR, SR (20/07/2017)
Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Karsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), turun ke Kabupaten Sumbawa. Keberadaan lembaga anti rasuah tersebut bukan untuk menyelidiki perkara korupsi di daerah ini, melainkan menggelar Rapat Pembahasan Sekaligus Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 di Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (20/7). Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs H Rasyidi sekaligus membuka kegiatan itu, tim koordinasi dan supervisi pencegahan dari KPK-RI, Asisten Administrasi Umum, dan para Kepala OPD.
Dalam penjelasannya, Tri dari KPK RI mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai tindak lanjut komitmen yang ditandatangani oleh para kepala daerah se-Indonesia termasuk Bupati Sumbawa dalam rangka program pemberantasan korupsi terintegrasi. Rencana aksi ini meliputi 3 hal utama yaitu pengelolaan APBD mulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai dengan penatausahaan keuangan dan pelaporan. Tujuan dilaksanakannya rapat ini untuk mendorong agar proses-proses tersebut dapat terdokumentasi dengan baik melalui sistem.
Sementara Bupati Sumbawa melalui Sekda menyebutkan ada yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi yaitu terkait dana hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, perijinan dan PPID. Terhadap komitmen pemberantasan korupsi, pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama institusi terkait lainnya sesungguhnya telah melakukan beberapa upaya, di antaranya dengan pembentukan tim pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksanaan Negeri Sumbawa dan pembentukan Satgas Saber Pungli Kabupaten Sumbawa. Kemudian pengelolaan aparatur, sejak Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan reformasi birokrasi dan pada Tahun 2013 Kabupaten sumbawa ditetapkan sebagai pilot project reformasi birokrasi pemerintah daerah. Secara umum ada 3 sasaran reformasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan indikator raihan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK RI yang diperoleh 5 kali berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2012. Kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan indikator integritas pelayanan publik cukup baik, melalui pelaksanaan survey IKM atau indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan sejak Tahun 2010 terhadap Unit Pelayanan Publik dengan hasil rata-rata cukup baik. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator indeks efektivitas pemerintahan dan indeks pemerintah yang akuntabel. Dalam kaitan tersebut salah satu Unit Pelayanan Publik yaitu Unit Layanan pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang saat ini di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa telah dipilih sebagai ULP percontohan dari program modernisasi pengadaan fase 2 kerjasama lembaga kebijakan pengadaan pemerintah (LKPP) dengan millenium challenge account-Indonesia (MCA-I). Selain itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga telah membentuk pusat perijinan terpadu satu pintu yang terletak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (JEN/SR)
