Triwulan II, Realisasi APBD Sumbawa Capai 36,62%

oleh -1 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (17/07/2017)

Hingga akhir triwulan II, realisasi belanja APBD Kabupaten Sumbawa  baru mencapai 36,62% atau Rp 614 milyar dari total belanja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1,6 triliyun dengan rincian belanja tidak langsung terealisasi 42,21% dan belanja langsung terealisasi 28.74%. Demikian diungkapkan Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc saat memimpin Rapat Evaluasi Triwulan II Tahun 2017 di Aula H. Madilaoe ADT lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Senin (17/7).

Dari target serapan sampai dengan akhir triwulan II, ungkap Bupati, realisasi yang dicapai saat ini masih harus digenjot lagi, sebab terdapat deviasi sebesar 29,49% terhadap cash budget di triwulan kedua. Apabila dilihat lebih dalam, deviasi ini tidak hanya terjadi pada satu jenis belanja tetapi pada seluruh jenis belanja. Mulai dari belanja pegawai, belanja barang/jasa sampai dengan belanja modal yang tentu saja berpengaruh langsung dan cukup signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah secara makro. Paket pekerjaan strategis dengan pagu anggaran yang cukup besar yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memberi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, sampai saat ini masih ada yang belum dilelang. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk lebih serius, lebih cepat dan cerdas dalam bekerja.

Bupati HM Husni Djibril B.Sc didampingi Ketua DPRD Lalu Budi Suryata SP dan Sekda Drs H Rasyidi

Bercermin dari pengalaman tahun anggaran 2016, ungkap Bupati, dimana sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, pemerintah masih disibukkan dengan adanya paket pekerjaan yang belum tuntas dan bahkan harus dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Dan kondisi ini sebagian besar terjadi pada paket pekerjaan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Saya minta pimpinan perangkat daerah dapat menyiapkan langkah-langkah strategis dan antisipatif sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali, tentunya dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Sebab keterlambatan pelaksanaan DAK akan mengakibatkan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun anggaran berikutnya. Sebab, hal tersebut sangat merugikan daerah dan juga masyarakat kita,” pinta Haji Husni—sapaan Bupati.

Baca Juga  Polres Sumbawa Siapkan Penembak Jitu dan Anti Teror

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, sambung Bupati, dengan menyusun rencana kerja yang terinci dan akurat atas seluruh program/kegiatan yang telah ditetapkan. Jika menemukan kendala dalam pelaksanaan, segera koordinasikan dan konsultasikan dengan pihak terkait yang berkompeten. “Jangan biarkan hal tersebut berkembang menjadi masalah yang akan mempengaruhi kinerja saudara secara keseluruhan,” tukasnya.

Kemudian melakukan evaluasi di internal OPD secara berkala, baik menyangkut realisasi keuangan, kondisi fisik di lapangan maupun hal-hal terkait lainnya dan hasilnya segera dilaporkan kepada pimpinan. Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Bupati meminta agar seluruh proses tender (khususnya pekerjaan konstruksi) harus tuntas paling lambat awal triwulan III dan untuk pengadaan barang/jasa non tender segera diproses calon pelaksananya. Tingkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak ada pekerjaan yang terlambat dan penyelesaiannya harus tertunda di tahun anggaran berikutnya.”Lakukan upaya-upaya percepatan lainnya yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Bupati. (JEN/SR)

iklan bapenda