JM: Cukup Meninabobokan Masyarakat !

oleh -0 views
Ketua DPC Hanura SUmbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik didampingi Ketua Wanhat Hanura Sumbawa, H Sadaruddin S.Sos
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (12/07/2017)

Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik mengingatkan Pemerintahan HM Husni Djibril B.Sc—Drs. H. Mahmud Abdullah untuk tidak terlalu banyak beretorika. Ia meminta pemerintahan yang sudah berjalan dua tahun tersebut dapat bekerja dengan baik, bersikap jujur, obyektif dan tidak memberikan informasi menyesatkan yang menina-bobokan masyarakat. Selama ini ia mengaku puasa bicara. Namun jika ini didiamkan justru akan semakin menjadi-jadi karena yang menjadi korban adalah masyarakat dan daerah ini. Sebagai orang yang pernah menjabat Bupati Sumbawa selama dua periode (2005—2015) tentu memiliki tanggung jawab moril agar pembangunan terus berjalan dan lebih baik dari sebelumnya. Terlebih lagi saat ini, JM—sapaan singkatnya, menjabat sebagai ketua partai politik.

amdal

JM memberi contoh informasi yang tidak jujur yang kerap diumbar pemerintahan ini. Di antaranya isi pidato Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah ketika Idul Fitri 1438 H. Husni—Mo dengan bangga dan percaya diri mengumumkan bahwa Kabupaten Sumbawa ditetapkan sebagai kabupaten/kota dengan status penyelenggara pemerintahan daerah terbaik di Propinsi NTB pada Tahun 2016. Ini terkesan sebagai hasil dari pemerintahan Husni—Mo yang baru berjalan setahun. Padahal menurut JM, prestasi itu bukan penyelenggaraan pemerintahan untuk Tahun 2016 melainkan Tahun 2015. Sedangkan Tahun 2016 saat ini masih dalam penyusunan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB, H.M. Zainul Majdi No. 04—511 Tahun 2017 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015. Selain peringkat terbaik se—NTB, dalam Surat Keputusan itu juga menyebutkan Kabupaten Sumbawa berada di peringkat 28 nasional. “Ini harus disampaikan secara jujur, tidak boleh dimanipulasi. Karena itu sejak awal saya sampaikan jangan memulai pemerintahan dengan ketakaburan, jangan terlalu banyak bicara, tetapi banyaklah bekerja,” ujarnya dalam jumpa pers di Rumah Makan Goa, Rabu (12/7).

Kemudian soal relokasi RSUD Sumbawa, JM menilai sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada. Sebab RSUD saat ini terus mengalami pengembangan dengan penambahan local dan lainnya. Jika RSUD sudah berdiri megah lalu direlokasi ini terkesan mubasir. JM lebih menyarankan agar rumah sakit tidak direlokasi, tapi diperluas dengan memindahkan SMAN 1 Sumbawa ke tempat lain. Langkah tersebut lebih realistis dan efisien. Menurut JM, untuk merelokasi RSUD tidak gampang. Selain membutuhkan dana besar juga kerja berat karena ada alat medis yang harganya miliaran rupiah harus dipindahkan dengan sangat hati-hati dan dilakukan orang yang ahli. Untuk membongkar dan memindahkan alat medis ini lebih mahal dari harga alat itu sendiri. Ketika salah angkat dan penempatan, barang itu bisa rusak maka akan menurunkan fungsi dan kualitas alat, sehingga harus dibeli ganti. Dengan direlokasinya sekolah, maka bangunan yang ada dapat menampung lebih banyak masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Ruangan kelas dapat dijadikan zaal hingga 300—400 kamar tidur. Sedangkan untuk membangun sekolah itu lebih mudah. Saat lokasi tersedia, sekolah langsung bisa dibangun.

Baca Juga  Wapres JK Buka Kongres Nasional I KA-KAMMI

JM juga menyoroti penertiban Pasar Seketeng yang cenderung tidak profesional karena tanpa disertai solusi seperti lokasi alternative untuk memindahkan para pedagang. Ada juga rencana relokasi Pasar Seketeng. Pasar yang sudah sejak awal disebut bahkan menjadi bagian visi misi kampanye Pilkada, justru baru sekarang disusun DED-nya, dan juga perlu dipertanyakan apakah benar itu DED untuk pasar. Seharusnya pada tahun ini relokasi itu sudah terlaksana bukan baru rencana.

Kemudian soal Kredit Sahabat—kredit tanpa bunga, perlu dipertanyakan petunjuk teknis (juknis) yang mengaturnya. Realisasinya  itu jauh lebih penting, karena ada masyarakat lain yang lebih membutuhkan namun belum terakomodir. Mengenai jalan juga demikian. Misalnya Jalan Orong Telu, Empang, Lunyuk dan Batu Lanteh yang dijanjikan akan dituntaskan 100 persen pada masa dua tahun menjabat. JM menyatakan tidak mungkin bisa 100 persen karena sebagian berada di dalam kawasan dan harus ada ijin dari Kementerian Kehutanan. Khusus jalan ke Mata sebenarnya sudah dianggarkan Rp 9 miliar saat masa pemerintahan JM—Arasy, sehingga tidak etis jika mengakui sesuatu yang bukan pada masanya.

JM juga menyentil soal disiplin pegawai negeri. Ia melihat banyak pegawai negeri berkeliaran di pasar, toko dan tempat keramaian lainnya saat jam kerja atau sekitar pukul 09.00 Wita yang merupakan waktu yang mengharuskan mereka berada di kantor. Ketika situasinya seperti ini orang menilai sangat pantas jika kinerja aparatur menurun yang menyebabkan serapan anggaran rendah. Karena itu tertibkan pegawai yang cenderung tidak disiplin.

Baca Juga  Selamat !! Dinas Koperindag Sumbawa Pemenang Lomba LIDDA 2018

Selain itu JM menyinggung penyerahan tugas Bupati kepada Wakil Bupati jika Bupati berhalangan. Harus ada penyerahan tugas secara tertulis bukan lisan sehingga tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan efektif. Dari informasi yang diperoleh, tidak ada penyerahan tugas bupati yang dalam kondisi sakit dan membutuhkan waktu pemulihan kesehatan, secara tertulis kepada wakil bupati.

Di bagian lain JM menanggapi pernyataan Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP saat Safari Ramadhan beberapa waktu lalu. Ketua DPRD itu mengatakan bahwa pemerintahan Husni—Mo jauh lebih bagus, jika ada yang menilainya miring berarti itu ungkapan dari lawan politik. Ditegas JM, ini adalah pernyataan yang keliru dan tidak pantas disampaikan Lalu Budi Suryata dalam jabatan sebagai Ketua DPRD. “Ketika kami memberikan masukan yang konstruktif untuk kebaikan pemerintahan ini apakah dianggap sebagai lawan politik dan oposisi ?. Padahal kata “lawan politik” itu harusnya sudah tidak ada lagi dan tidak perlu dicetuskan karena Husni—Mo adalah pemimpin kita bersama. Demikian dengan istilah tim sukses juga sudah tidak ada, itu hanya berlaku saat Pilkada setelah itu melebur dengan masyarakat lain. Jika masih tetap membusungkan dada dengan masih menyebut saya ini tim sukses justru sebagai upaya untuk pengkotak-kotakan masyarakat,” tukas JM.

Untuk itu JM berharap pemerintahan Husni—Mo bekerja keras untuk merealisasikan janjinya. Ketika berbicara tanpa ada fakta dan bukti, itu artinya menyesatkan. “Ingat perkataan dan pidato seorang bupati itu merupakan kebijakan. Sekali lagi saya katakan, jangan banyak bicara tapi banyaklah bekerja agar visi misi yang telah tercetus dapat direalisasikan untuk kepentingan masyarakat dan daerah tentunya mewujudkan Sumbawa hebat dan bermartabat,” pungkasnya. (JEN/SR)

 

iklan bapenda