Pemda KSB Gandeng MCA Tentukan Batas Desa

oleh -9 views
bankntb

SUMBAWA BARAT, SR (12/07/2017)

Batas desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih banyak yang belum bisa ditetapkan. Hal ini bisa berpotensi terjadinya konflik tapal batas antar desa. Karenanya Pemda melakukan kerjasama dengan Millenium Chalenge Account (MCA)–lembaga yang bergerak di bidang pengesahan batas wilayah.

amdal

Ditemui SAMAWAREA Selasa (11/7), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan (DPM-PD) KSB, Muladi, mengakui jika di KSB banyak batas desa yang belum jelas. Sebab saat desa melakukan pemekaran tidak menentukan batas terlebih dahulu, termasuk penentuan batas koordinat wilayah kecamatan. Karenanya penentuan batas saat ini cukup sulit. Kerjasama dengan MCA ini, Ia berharap semua bisa diselesaikan tanpa ada masalah di tengah-tengah masyarakat. “Penentuan batas ini akan kami mulai dari Kecamatan Poto Tano,” ungkapnya.

Disebutkannya, ada 21 langkah dalam penentuan batas desa sesuai dengan aturan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Di antaranya berdasarkan peta dasar yang sudah ditetapkan sebagai rujukan pertama dengan menggunakan citra satelit. Setelah peta sudah tersedia, selanjutnya melakukan pemetaan desa berdasarkan peta dasar tersebut. Setelah itu akan turun ke lapangan sesuai garis pemetaan. Setelah ditentukan garisnya pihaknya melibatkan pemerintah desa bersama masyarakat setempat guna meminta pendapat. Jika sepaham maka langsung ditetapkan sebagai batas desa. Namun jika terjadi perselisihan akan dilakukan mediasi untuk mencari solusi, dengan melibatkan semua unsure.

Baca Juga  Update 13 April: Tidak Ada Penambahan Pasien Positif Covid di NTB

Dijelaskan, biasanya dalam penetapan batas wilayah yang menjadi permasalahan adalah persoalan lahan masyarakat. Biasanya lahan masyarakat di sini masuk ke wilayah sana sehingga mereka merasa kesulitan. Ada juga karena faktor lain seperti sumber daya alam, dan pesisir pantai yang memiliki potensi wisata, sehingga dalam menentukan batas wilayah ini membutuh peran semua pihak bukan hanya pemerintah daerah melainkan kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan lainnya dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan dserta asas keadilan. (HEN/SR)

iklan bapenda