Siapkan 250 Penjahit Tangani 10.995 Stel Seragam Sekolah Gratis

oleh -5 views
Bupati KSB saat mengunjungi tempat pemotongan kain seragam sekolah gratis
bankntb

Bupati Sambangi Tempat Pemotongan Kain

SUMBAWA BARAT, SR (06/07/2017)

amdal

Sebanyak 10.995 seragam sekolah gratis untuk siswa Taman Kanak-kanak hingga SMA di Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun Ajaran 2016/2017 ini siap dijahit. Untuk membuat baju tersebut, telah disiapkan sekitar 250 penjahit. Untuk memastikan berjalannya program tersebut, Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM langsung mendatangi lokasi pemotongan seragam sekolah siswa se KSB yang berlokasi di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang, Rabu (5/7) kemarin. Saat itu Bupati didampingi Sekretaris Daerah Abdul Azis SH MH, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang), Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Drs Tajuddin M.Si, Kabid Dikdas Dikpora Agus S.Pd dan jajarannya.

Plt. Kepala Dinas Dikpora, Drs. Tajuddin M.Si mengatakan, tempat yang dikunjungi ini hanya untuk pemotongan kain sesuai pola dan ukuran seragam siswa yang diserahkan pihak sekolah masing-masing, mulai dari seragam tingkat TK, SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA. Setelah dipotong sesuai pola dan ukuran, kemudian didistribusikan ke tukang jahit. Sudah ada 250 tukang jahit untuk menangani sejumlah sekolah yang potongan kain itu disambung menjadi baju, celana dan rok termasuk pemasangan atributnya. “Kalau pemotongan kainnya kita laksanakan di sini (Kelurahan Dalam, Red), karena sesuai dengan hasil kesepakatan tukang jahit, dinas tidak ikut campur dalam mengambil keputusan. Kami hanya mengakomodir keputusan mereka. Kenapa harus ada pemotongan di satu tempat untuk mempermudah dan mempercepat kerjanya mengingat jumlah baju yang akan dibuat cukup banyak mencapai 10.995 stel, apalagi nanti akan ada pembuatan gelombang kedua untuk baju seragam Tahun Ajaran 2017/2018,” ungkapnya.

Baca Juga  Laju Insiden Minim, Ini Tiga Daerah di NTB Siap Terapkan New Normal
Tempat pemotongan kain di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang

Pemotongan kain ini diperkirakan berlangsung selama dua minggu. Untuk ukuran dijamin tidak akan tertukar antara siswa satu dengan lainnya karena ukuran tersebut berasal dari masing-masing sekolah. Demikian dengan kualitas kain juga sudah diuji bahwa spesifikasinya sudah sangat baik. Untuk baju yang dibuat ini, lanjut Tajuddin, masing-masing siswa mendapat dua stel. Untuk TK, seragam nasional dan batik, SD hingga SMA sederajat, seragam nasional dan seragam pramuka. ‘’Yang kita buat saat ini adalah seragam untuk siswa/siswi tahun ajaran 2016-2017. Untuk peserta didik yang baru masuk pada tahun ajaran baru tahun 2017 ini kita sudah kumpulkan data masuk mulai dari SD, SMP dan SMA. Sedangkan untuk TK datanya belum terkumpul,” ungkap Tajuddin.

Sementara Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. HW Musyafirin, MM meminta Plt Kadis Dikpora dapat memantau pembuatan seragam sekolah ini, mulai dari pemotongan hingga penjahitan. Bupati mengakui pembuatan seragam ini memang sedikit terlambat, namun harus dimengerti karena proses pembuatannya memberdayakan masyarakat terutama tukang jahit, sehingga tahun ini baru bisa dilaksanakan. ‘’Kemarin kami lihat regulasinya, lihat polanya seperti apa, serta waktunya yang mepet. Tapi insyaa Allah berjalan baik dan kita juga melibatkan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) untuk terus memantau jangan sampai ada masalah yang tidak ada solusinya,” ungkap Bupati.

Baca Juga  Kelas Imam Nasa’i SDIT SC Berbagi, Bantu Anak Panti Asuhan Al Mizan

Saat ditanya wartawan apakah akan memberikan seragam gratis untuk siswa SMA sederajat meski kewenangannya telah beralih ke Pemerintah Provinsi ? Bupati secara tegas menyatakan tetap memberikannya. Sebab janji pemberian seragam sekolah secara gratis ini untuk semua siswa di KSB tanpa terkecuali. Janji ini tercetus sebelum kewenangan pengelolaan SMA sederajat dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. ‘’Tetap kita berikan, perpindahan kewenangan kan berlaku 2017, sementara janji kami tahun 2016. Bahkan untuk MTs dan pondok pesantren kita berikan walaupun mereka di bawah Kementerian Agama, hal ini kami lakukan karena mempertimbangkan bahwa mereka anak-anak kita dan semua warga KSB,” pungkasnya. (HEN/SR)

iklan bapenda