Tiga Kali Jaksa Kembalikan Berkas Kasus BPR Sumbawa

oleh -0 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (04/07/2017)

Proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan di Bank BPR Cabang Sumbawa semakin alot saja. Pasalnya, penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa hingga kini belum berhasil memenuhi petunjuk pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa. Hal ini dibuktikan dengan dikembalikannya berkas perkara kasus tersebut oleh pihak kejaksaan kepada penyidik kepolisian. Artinya, pengembalian berkas ini sudah yang ketiga kalinya. “Sudah, tadi pagi berkasnya kami kembalikan lagi,” kata Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidana Khusus, Anak Agung Raka DP SH kepada SAMAWAREA, Selasa (4/7).

amdal

Agung Raka—sapaan jaksa low profil ini, mengaku jika penyidik sudah berusaha memenuhi petunjuk jaksa. Namun berdasarkan pemeriksaan saksi dan penyitaan yang dilakukan penyidik sesuai petunjuk, muncul lagi petunjuk baru karena ada ketidaksesuaian dengan pemeriksaan sebelumnya. “Jadi kami berikan petunjuk baru untuk kembali dipenuhi penyidik kepolisian. Jika berkasnya kembali dikirim kami akan teliti lagi apakah sudah dipenuhi atau tidak,” ujarnya, seraya membenarkan jika pengembalian berkas itu sudah yang ketiga kalinya.

Untuk diketahui, dalam kasus itu polisi telah menetapkan Direktur BPR Sumbawa, M. Ikhwan sebagai tersangka. Polisi juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka yang dinilai sejumlah kalangan terlalu terburu-buru. Sebab saat itu polisi belum mengantongi hasil pemeriksaan saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tertulis. Selain itu polisi juga belum mengantongi hasil pemeriksaan OJK pada Tahun 2015 sesuai dengan kejadian yang dituduhkan terhadap tersangka. Bahkan kuasa hukum tersangka, Dr. H. Umaiyah SH MH pun menilai hal yang sama bahwa polisi terlalu gegabah menetapkan kliennya sebagai tersangka. Padahal unsur-unsur yang termaktub dalam pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998, yang dijadikan polisi sebagai dasar untuk menjerat kliennya, tidak terpenuhi.

Baca Juga  Pemasok Sambal Narkoba Tertangkap

Kasus ini bermula dari adanya pembelian kendaraan (mobil) Tahun 2015 lalu. Kemudian dalam promo pembelian mobil itu ada dana cash back. Cash back menurut Umaiyah, berbeda dengan diskon. Kalau diskon, harga mobil itu tidak dibayar sejumlah harga yang ditetapkan karena ada pemotongan. Sedangkan cashback membayar sesuai harga yang ditetapkan. Misalnya harga Rp 100 juta, dibayar juga Rp 100 juta. Cashback ungkap Umaiyah tidak diatur dalam Bank BPR karena tidak ada SOP, dimana dana itu harus dimasukkan (di-pos-kan). Jika dana cashback itu dimasukkan ke kas perbankan justru lebih salah, karena dianggap terjadinya penggelembungan atau mark-up anggaran. “Darimana dana itu kok tiba-tiba datang dan muncul. Mengingat di bank itu tidak ada SOP untuk mengatur dana cashback itu. OJK sendiri pun mengatakan seperti itu. Apakah cashback itu mau dibuang ke tong sampah, kan tidak. Satu-satunya jalan, adalah dengan memasukkan ke rekening klien saya dan tidak diapa-apakan atau tidak digunakan. Setelah ada saran dari OJK pada Tahun 2017, barulah dibuat SOP dan dana cashback itu dimasukkan ke kas perbankan. Artinya, SOP itu tidak berlaku mundur. Dan mustahil SOP Tahun 2017 menjadi dasar untuk Tahun 2015,” bebernya. (JEN/SR)

 

iklan bapenda