Terdakwa Rumah Adat Jadi Tersangka Proyek Biogas KSB

oleh -11 views
Teguh Maramis Rekanan yang menjadi salah satu terdakwa pengadaan fasilitas Biogas KSB
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (03/07/2017)

Penderitaan Teguh Maramis masih belum berakhir, bahkan kian bertambah. Setelah menjadi terdakwa kasus Proyek Pembangunan Rumah Adat Sumbawa Barat yang hingga kini masih berproses, dia juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Pengadaan Instalasi Biogas Tahun 2013 di Dinas ESDM KSB yang ditangani Penyidik Tipikor Polres setempat. Selain Teguh Maramis yang merupakan Direktur CV Agung Sembada, dalam proyek senilai Rp 1,3 Milyar itu ada tersangka lainnya. Di antaranya Drs. HJ MM yang saat itu menjabat Kadis ESDM sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Kami baru menerima berkas perkara kasus ini dari penyidik Unit Tipikor Polres KSB,” kata Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi SAMAWAREA melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Anak Agung Raka PD, SH, Senin (3/7).

amdal

Selanjutnya berkas tersebut akan diteliti. Jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk disempurnakan. “Kami masih meneliti berkas ini untuk memastikan apakah memenuhi syarat formil maupun materil,” ujar Agung Raka—panggilan singkat jaksa ramah ini.

Berdasarkan berkas perkara ini, ungkap Agung Raka, proyek pengadaan instalasi Biogas dari program kegiatan pembangunan listrik pedesaan yang tersebar di 6 kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini merupakan alokasi Tahun Anggaran 2013. Proyek ini memiliki nilai kontrak Rp 1.299.000.000, dengan masa pengerjaan 75 hari yang dilaksanakan CV Agung Sembada. Dalam pelaksanaan pekerjaan, kontraktor mengajukan pencairan anggaran Rp 259,8 juta pada November 2013. Sebulan kemudian kembali mengajukan pencairan anggaran Rp 546.619.000 dengan progress pekerjaan mencapai bobot 42,08 persen. Pencairan anggaran ini disetujui oleh PPK Drs. HJ MM. Namun berdasarkan pemeriksaan di lapangan (titik penerima bantuan biogas) oleh Ahli dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram (UNRAM), terdapat perbedaan penghitungan volume dan kualitas bangunan. Adanya perbedaan ini mendorong untuk dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Hasilnya ditemukan ada kelebihan pembayaran yang dapat menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 323,8 juta. Dalam pemeriksaan, polisi menetapkan tiga orang tersangka yakni kontraktor, PPK dan Konsultan. Para tersangka ini dijerat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (JEN/SR)

 

Baca Juga  Kasus Pencurian di Dinas Dikpora Terungkap, Tiga Pelaku Tertangkap

iklan bapenda