Seratusan Karyawan AMNT Mogok Kerja

oleh -9 views
bankntb

SUMBAWA BARAT, SR (20/06/2017)

Seratusan karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) melakukan aksi mogok, Senin (19/6) lalu. Aksi yang dilakukan di Shelter Terminal Benete Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan protes terhadap perusahaan. Sebab, perusahaan tersebut dinilai mengkhianati komitmen awal kepada karyawannya. Menurut informasi, komitmen itu adalah tetap menggunakan sistem manajemen yang diterapkan PTNNT. Namun belakangan perusahaan tersebut justru menerapkan manajemen yang dianggap mencekik hak-hak para karyawannya dengan dalih efisiensi. Antara lain, melakukan program pensiun dini terhadap sejumlah karyawan, menghilangkan bonus yang biasa diberikan pada setiap produksi dan lain-lain. Setiap departemen ditekankan agar melakukan efisiensi biaya minimal 50 persen.

amdal

Wakil Ketua Serikat Pekerja Tambang (SPAT) PTAMNT, Andi Pasarai memaparkan, aksi mogok ini merupakan ungkapan kekecewaan para karyawan. Sebab pola manajemen yang diterapkan perusahaan tidak transparan. Para karyawan meminta komitmen perusahaan terkait memo bersama yang disepakati pada 30 Oktober 2016 antara Medco, AMI, API dan PTNNT serta pemerintah. ‘’Dalam memo itu antara lain menyebutkan tidak akan ada pengurangan karyawan, tidak akan ada pemotongan benefit, tidak akan ada penghilangan bonus pada setiap produksi. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang berbanding terbalik dengan apa yang diaplikasikan oleh AMNT sekarang ini. Di bulan pertama pasca akusisi bonus sudah dipangkas,” ujar Andi.

Andi menyebutkan, pola manajemen yang tidak transparan terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan soal hal-hak normatif karyawan. Antara lain, ketidakjelasan status karyawan, adanya perubahan jadwal kerja dan adanya demosi pemindahtugasan. Sementara di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bila ingin merubah jadwal kerja maupun pemindahan tempat kerja harus melibatkan serikat pekerja. Namun perusahaan mengabaikan keberadaan serikat pekerja. Sebenarnya Serikat Pekerja pernah mempertanyakan kepada head masing-masing departemen terkait hal itu. Tapi mereka malah saling lempar. Saat ditanyakan ke General Manager Operasional, Wudi Raharjo justru merasa tidak tahu menahu terkait kebijakan yang keluar dari Jakarta.

Baca Juga  JIWA 1, Saat-Jaya 2 dan Husni-Mo 3

Dia juga menyoroti soal kebijakan pensiun dini. Dimana ada tawaran untuk pensiun dini bagi yang berusia 45 tahun ke atas dan 45 tahun ke bawah. Menurutnya hal itu lucu. Karena dalam aturan undang-undang tidak ada pensiun pada umur 45 tahun ke bawah. Apapun yang bertentangan dengan undang-undang pasti ditolak oleh SPAT.

Sementara soal aksi mogok kerja, ini dilakukan karena karyawan di sana sudah jenuh. Lantaran kondisi manajemen yang tidak menentu. Bahkan ada informasi para karyawan yang bertugas di minning akan dirumahkan pada tanggal 24 Juni 2017. Kondisi ini tentu mengakibatkan para karyawan semakin bingung dan meresahkan. Mestinya harus ada pertimbangan-pertimbangan strategis bila perusahaan ingin merumahkan karyawannya. ‘’Kalau alasannya efisiensi, maka yang dipangkas dulu mestinya bagian struktur yang tertinggi dulu. Karena gaji satu orang di atas itu setara dengan gaji 10 karyawan di bawahnya. Itupun harus ada pelaporan kepada pemerintah,” jelasnya.

Para karyawan diinformasikan oleh manajemen bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam finansial. Namun pada kenyataannya perusahaan sekarang ini sedang high process. Saat masih PT NNT dulu menghambur-hamburkan uang ketika pengapalan konsentrat empat kali dalam sebulan. Sekarang ini pengapalan 3 kali seminggu, tetapi masih dikatakan kesulitan finansial.

Pada aksi mogok, pihaknya sengaja tidak bersedia bertemu dengan para manajer yang ada di Benete. Karena mereka bukanlah penentu kebijakan. Penentu kebijakan atau keputusan adalah para pimpinan yang ada di Jakarta. ‘’Mogok kerja kita akhiri untuk sementara karena ada ruang yang diberikan manajemen untuk membuka kran aspirasi. Disampaikan melalui keterwakilan teman-teman di Jakarta. Ada enam orang yang ditunjuk termasuk saya untuk berangkat ke Jakarta menyampaikan aspirasi ini,” terangnya.

Baca Juga  Kemenkeu Siap Bantu Wujudkan Visi UTS

Andi mengungkapkan, ada tiga tuntutan yang akan disampaikan ke Presdir PT AMNT. Yakni menolak untuk dirumahkan tanggal 24 Juni 2017, karena dianggap cacat hokum. Meminta pertanggungjawaban terkait komitmen memorandum of understanding tertanggal 30 Oktober 2016. Para karyawan yang melakukan aksi mogok pada Senin 19 Juni 2017 tidak boleh dikenakan sanksi. Andi menandaskan, bahwa aksi mogok akan berlanjut atau tidak tergantung dari jawaban Presdir PTAMNT nanti. ‘’Kalau memang Presdir tidak bersedia memenuhi ketiga tuntutan itu, ya kita akan gelar aksi mogok lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Manajer Departemen Komunikasi PTAMNT Ruby Purnomo menyatakan, bahwa aksi mogok yang dilakukan para pekerja Senin siang itu adalah illegal dan tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Menurutnya, tidak ada PHK secara paksa dan tidak ada komitmen yang dilanggar oleh perusahaan. ‘’Dalam rangka efisiensi, perusahaan menawarkan program pensiun dini secara sukarela kepada karyawan yang berminat,” terang Ruby. (JEN/SR)

 

 

iklan bapenda