Dituding Pungli, Ini Jawaban Panitia Pasar Dadakan

oleh -2 views
Abriansyah, Ketua Panitia Bazar Ramadhan di Jalan Multatuli Sumbawa
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (16/06/2017)

Bazar Ramadhan atau pasar dadakan yang berlokasi di Jalan Multatuli, Sumbawa Besar, menjadi viral belakangan ini. Pasalnya keberadaan pasar tersebut memunculkan polemik yang semakin hangat. Mulai dari persoalan izin, akses jalan hingga dugaan pungutan liar (pungli). Bahkan isu ini coba digeser ke arah politis menyusul adanya tudingan bahwa sebagian dari pungutan di pasar dadakan ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Setelah dicecar isu yang menyudutkan, Panitia Bazar Ramadhan, Abriansyah angkat bicara. Dalam jumpa persnya, Jumat (16/6), Ia memastikan semua isu yang merebak terkait pasar dadakan tersebut sangat tidak benar dan perlu diluruskan.

amdal

Pertama masalah izin. Iyan Amir—sapaan akrabnya, menyatakan kegiatan pasar itu legal dan mengantongi izin yaitu izin keramaian dan penggunaan jalan. Bahkan keberadaan pasar ini sepengetahuan instansi terkait baik Bapenda, Dishub, Satpol PP dan lainnya karena sempat digelar pertemuan di lantai III Kantor Bupati untuk membahas rencana adanya Bazar Ramadhan. “Saya heran sejumlah instansi ramai-ramai mengaku tidak mengetahui keberadaan kami. Padahal selain sudah pernah bertemu, juga tembusan mengenai izin terkait pelaksanaan Bazar Ramadhan ini sudah disampaikan ke sejumlah instansi dimaksud,” aku Iyan.

Untuk menggelar Bazar Ramadhan ini, Iyan mengaku sebelumnya sempat menemui Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc. Namun bupati mengarahkannya ke instansi terkait mengingat saat itu orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa ini sedang fokus dengan kesehatannya. Iyan pun menemui Camat Sumbawa, Varian Bintoro seraya mengajukan proposal beserta kelengkapan dokumen lainnya. Ternyata selain dia, ada 4 kelompok berbeda yang mengajukan proposal untuk kegiatan serupa dan di lokasi yang sama. Camat pun mengambil jalan tengah mengundang semua pemohon untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Akhirnya 5 kelompok ini dileburkan menjadi satu dan Iyan terpilih sebagai ketua panitia. Hadir dalam rapat yang dipimpin camat ini selain perwakilan kelompok, juga Kapolpos Kota, Danramil dan para lurah. Hasil rapat tersebut menjadi dasar camat mengeluarkan rekomendasi dengan beberapa catatan. Seperti tidak diperbolehkan ada pungutan liar, tidak mengganggu akses public seperti sekolah, UPT, dan warga yang kebetulan bermukim di sekitar lokasi tersebut, dan akses jalan. “Untuk memastikan tidak adanya gangguan ini, kami menemui pihak-pihak yang disebutkan Pak Camat, semuanya tidak keberatan dan menyetujuinya,” ujar Iyan Amir.

Baca Juga  Musim Tanam Tiba, Petani Maronge Sholat Minta Hujan

Kedua, soal penutupan akses jalan. Iyan sepakat akan hal itu. Akses jalan tersebut tidak ditutup total karena pagi hingga menjelang sore atau situasi sedang sepi, Jalan Multatuli tetap bisa diakses. Penutupan hanya bersifat kasuistis untuk menghindari adanya kemacetan dan kecelakaan lalulintas. “Ketika sedang ramai dan penuh sesak para pengunjung, jalan itu kami tutup. Ini kami lakukan untuk keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengunjung,” imbuhnya.

Selanjutnya yang ramai menjadi polemik dan menjurus ke fitnah adalah soal dugaan praktek pungutan liar. Menurut Iyan Amir, tidak ada pungutan di Bazaar Ramadhan terhadap lapak yang berjumlah 40 ini. Apalagi disebutkan besar pungutan per lapak mencapai Rp 5,5 juta, yang jika dikalikan 40 lapak mencapai Rp 200 juta lebih. Faktanya bukan pungutan melainkan sumbangan dari pedagang untuk membantu biaya pembangunan Masjid PPN Bukit Permai Kelurahan Seketeng yang totalnya hanya Rp 20 juta. Ini sudah menjadi komitmen panitia dengan para pedagang di awal keberadaan Bazar Ramadhan. “Sumbangan ini nanti akan diserahkan pada saat ada jadwal Safari Ramadhan Pemda Sumbawa di Masjid PPN, 19 Juni mendatang yang kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid itu. Jadi tidak benar isu adanya pungutan liar. Ini sumbangan para pedagang yang Lillahita’ala untuk ibadah di bulan suci ini,” ucap Iyan.

Baca Juga  Polda NTB Gelar Tasyakuran Wujud Syukur Pemilu Aman dan NTB Kondusif

Sumbangan masjid ini ungkap Iyan sekaligus bantahan adanya tudingan untuk membiayai kegiatan Safari Ramadhan Bupati Sumbawa. “Kami hanya ingin memanfaatkan momen Safari Ramadhan itu untuk ikut memberikan sumbangan yang merupakan amanah para pedagang Bazar Ramadhan. Bukan untuk biaya Safari Ramadhan. Ini tudingan berlebihan dan sangat kejam. Kasian bupati dan wakil bupati yang namanya ikut terbawa-bawa,” tandasnya, seraya menegaskan bahwa Bazar Ramadhan tidak ada tendensi politik dan panitia tidak ingin dibawa-bawa ke ranah politik.

Untuk diketahui, ungkap Iyan, Bazar Ramadhan merupakan tradisi dan sudah menjadi ikon di bulan suci Ramadhan setiap tahunnya. Dibukanya kegiatan ini sebagai upaya dan kreasi masyarakat Sumbawa yang mencoba membuka peluang usaha. Usaha konveksi, takjil, dan pedagang kebutuhan bulan suci, yang semuanya pengusaha kecil dan menengah, bergeliat di lokasi ini. Artinya terjadi pertumbuhan ekonomi baru di lokasi tersebut. Tak hanya itu Bazar Ramadhan yang hanya sekali dalam setahun ini telah membuka lapangan kerja. Hampir di setiap lapak ada tenaga kerja local yang terekrut sehingga mereka bisa membeli kebutuhan puasa maupun lebarannya dengan sukacita. Demikian dengan perparkiran yang memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berusaha. Semua itu gambaran kenikmatan dari bulan yang penuh berkah. “Ini sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang harus diributkan, apalagi diberangus,” ujarnya.

Ke depan jika ada kelompok lain yang ingin membuka Bazar Ramadhan seperti ini tentu terbuka peluang dan semua memiliki hak yang sama asalkan kualified dan mampu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah pun demikian, bisa membuat regulasi jika ingin menangani kegiatan ini agar tidak muncul persoalan. Tidak hanya di Multatuli sebagai pusat kegiatan, tapi pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat menyediakan lokasi yang lebih representative. (JEN/SR)

iklan bapenda