Partai Nasdem Nilai Pemerintahan Husni-Mo Gagal

oleh -1 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (15/06/2017)

Rendahnya serapan anggaran Kabupaten Sumbawa masih menjadi polemik. Kritikan tajam dari sejumlah pihak terhadap kinerja birokrasi pemerintah daerah terus mengalir. Sebab kondisi itu berdampak terhadap geliatnya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ada yang menilai kinerja aparatur rendah, penempatan pejabat bukan orang yang tepat dan di tempat yang tepat atau orang yang tepat di tempat yang tidak tepat, sehingga muncul desakan kembali digelarnya mutasi. Setelah PAN, kali ini sorotan datang dari DPD Nasdem Sumbawa.

amdal

Ketua Fraksi Masdem DPRD Sumbawa, Hasanuddin SE menilai rendahnya serapan anggaran merupakan kegagalan Pemerintahan Husni-Mo. Target yang harus dicapai di masing-masing SKPD tidak jelas. Meski telah menandatangani pakta integritas, kinerja para ASN justru kian kendor dan tak bersemangat, yang kemungkinan dampak dari mutasi yang dinilai bermasalag. Mestinya dengan mesin yang baru, penempatan personil baru harus lebih baik dan lebih bersemangat. “Kami menilai masih bagus pemerintahan sebelumnya daripada sekarang. Jadi sangat berlebihan dan tidak masuk logika jika ada yang mengatakan 100 hari pemerintahan Husni—Mo lebih baik daripada 10 tahun pemerintahan Bapak Jamaluddin Malik,” tukas Daeng Uding—sapaan akrab politisi Dapil 1 Sumbawa ini.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Bidang Komunikasi Publik Partai Nasdem Sumbawa, Abdul Haji SAP. Lemahnya kinerja aparatur dan lambannya penyerapan anggaran tidak lepas dari Bupati dan Wakil Bupati sebagai top leader. Karena itu Bupati yang sedang menjalani proses penyembuhan atas sakit yang dideritanya harus legowo melimpahkan kewenangannya kepada Wakil Bupati. Dengan belum adanya pelimpahan kewenangan ini, Ia melihat SKPD ragu dalam mengambil sikap dalam mengeksekusi sebuah kebijakan atau program. “Kami dari DPD Nasdem merasa kasihan dengan kondisi bupati, karena di satu sisi kondisinya kurang sehat, di sisi lain beliau memiliki tanggung jawab berat menjalankan roda pemerintahan untuk kemajuan daerah. Di situ ada wakil bupati, ada sekda, ada asisten yang dapat dioptimalkan perannya menjadi leader untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan ini,” saran Haji.

Baca Juga  Ini Hadiah Kemensos untuk TAGANA Sumbawa

Saat ini birokrasi berjalan tanpa arah dan terkesan tanpa komando sehingga beberapa program tidak berjalan maksimal. Bukan hanya program prioritas yang berjalan tidak maksimal dan mempengaruhi serapan anggaran tetapi lebih kepada kemampuan kepala daerah dalam menggerakkan mesin birokrasi. Padahal ungkap Haji, Bupati telah dilakukan mutasi besar–besaran pada Desember 2016 lalu dan mengklaim figur yang ditempatkan adalah orang yang tepat dan sangat berkompeten di bidangnya. Harusnya bekerja lebih maksimal. Kenyataannya justru jauh lebih bagus ASN sebelumnya daripada figur baru tersebut. “Kondisi ini yang harus diketahui oleh Bupati sehingga segera mengambil sikap, salah satunnya melakukan mutasi,” ujar Haji.

Kondisi ini diperparah dengan sikap apatis DPRD. Pimpinan DPRD harus greget menjalankan fungsi pengawasannya, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. “Jangan sampai DPRD dinina-bobokan dengan program sehingga menjadi apriori dan acuh tak acuh dengan kondisi daerah,” tukasnya.

Untuk diketahui, roda perekonomian Sumbawa sangat tergantung dengan APBD. Karenanya kondisi seperti ini harus segera disikapi secara bersama karena akan berpengaruh terhadap bantuan–bantuan pusat, DAU, DAK, dan sebagainya. “Jika ini terjadi, yang rugi adalah daerah dan masyarakat Sumbawa, sehingga sangat penting bagi ASN di masing–masing SKPD untuk mampu memback-up pemerintahan Husni-Mo secara maksimal,” demikian Haji. (JEN/SR)

iklan bapenda