SUMBAWA BESAR, SR (13/06/2017)
Rendahnya serapan anggaran di lingkup Pemerintah Daerah Sumbawa pada Tahun Anggaran 2017, menjadi perhatian bersama. Sebab hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan daerah tapi juga masyarakat. Salah satu sorotan datang dari DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumbawa. Parpol besutan Zulkifli Hasan ini memetakan permasalahan yang menjadi pemicu rendahnya serapan anggaran. Disebutkan Sekretaris DPD PAN Sumbawa, Lukmanul Hakim SAP kepada SAMAWAREA, Selasa (13/6), serapan anggaran rendah kemungkinan disebabkan adanya restrukturisasi organisasi, penempatan ASN yang tidak tepat berdasarkan disiplin ilmu, dan inkoordinasi antar lingkup SKPD yang menyebabkan lemahnya implementasi dari program yang dianggarkan melalui APBD.
Menurut Lukman, tahun kedua Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, H. Husni Jibril B.Sc–Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni—Mo), harusnya sudah focus pada visi-misinya bahkan bisa lebih cepat lagi. “Kita tidak menutup mata dengan raihan keberhasilan di tahun pertama, Opini WTP dari BPKP, penghargaan di bidang Peternakan, Roadshow investasi di Jakarta, dan keberhasilan di PENAS. Namun untuk meneruskan trend positif pemerintahan ini diperlukan jajaran birokrasi yang bisa bekerja ekstra dalam upaya mengakselerasi keinginan dari pemerintahan saat ini,” kata Lukman.
KRABAT misalnya, sejauh ini masih dalam tahapan sosialisasi belum pada tataran penyaluran anggaran di tingkat masyarakat. Padahal saat ini sudah di pertengahan tahun, anggaran Rp 15 miliar yang akan dialokasikan melalui BUMDes nantinya akan sulit diserap oleh masyarakat mengingat banyak agenda pemerintah daerah yang begitu mendesak untuk segera difinalkan. Sebut saja perubahan APBD Tahun 2017, KUA PPAS 2018 yang sesuai aturan harus sudah masuk pada Juli mendatang. Jika program ini tidak 100 persen diserap masyarakat maka akan sulit untuk menyakinkan DPRD dalam hal penganggaran KRABAT di 2018. Begitu juga dengan program investasi yang digulirkan melalui Roadshow Investasi. Langkah Pemda ini sudah cukup positif karena banyak investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sumbawa. Langkah selanjutnya bagaimana Pemda menfinalkan geliat investasi ini dengan rencana kerja yang jelas. “Fokus pada kegiatan yang bisa dijangkau dalam tahapan awal, tidak krasak-krusuk untuk mendatangkan investasi yang besar namun SDM belum siap,” tukasnya.
Layanan Satu Pintu lanjut Lukman, harusnya sudah bisa optimal sebagai pintu masuk investasi. Data-data investor beserta bidangnya harusnya dipaparkan secara jelas sehingga ada pemetaan wilayah yang sesuai dengan karateristik masyarakat Sumbawa yang nantinya akan memudahkan investor dalam menjalankan programnya. “Jangan sampai persoalan kesediaan lahan dan panjangnya birokrasi perizinan menjadi kendala bagi investor yang ingin menanamkan modalnya,” imbuhnya.
Banyak hal yang harus dilakukan evaluasi menyeluruh oleh pucuk pimpinan Kabupaten Sumbawa, ataupun DPRD sebagai mitra kerja Bupati. Reposisi jabatan di kalangan ASN menjadi solusi yang harus dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa jika ingin menuju Sumbawa hebat bermartabat. “Ada beberapa SKPD yang dalam catatan kami mengelola anggaran cukup besar. Baik yang sumbernya dari APBD ataupun DAK yang harus bekerja maksimal. Karena SKPD ini mengelola 20 persen dari total APBD. Jika ingin serapan anggaran Pemda berjalan maksimal maka dinas-dinas pengelola anggaran daerah yang besar haruslah dievaluasi. Namun dalam hal mutasi ataupun reposisi jabatan nantinya, baik Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda hendaknya mengenyampingkan ‘’bisikan-bisikan’ dari pihak tertentu. Hendaknya reposisi dilakukan secara obyektif,” pungkasnya. (JEN/SR)
