Gugatan Mantan Sekda Sumbawa Ditolak Hakim

oleh -11 views
Proses sidang gugatan lahan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin
bankntb

Pembebasan Lahan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin

SUMBAWA BESAR, SR (13/06/2017)

amdal

Gugatan Ir. H. Kahar Karim—mantan Sekda Sumbawa, terkait pembebasan lahan untuk pembangunan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa, Selasa (13/6). Artinya, Majelis Hakim yang diketuai Hari Supriyanto SH, beranggotakan Gede Putra Astawa SH dan Fakihna Fiddin SH MH ini memenangkan Pemda Sumbawa selaku tergugat. Hakim menilai permohonan yang diajukan penggugat belum sempurna karena tidak merinci pihak-pihak yang keberatan terhadap harga lahan yang dibebaskan. Permohonan penggugat masih bersifat global.

Terhadap putusan majelis hakim ini, penggugat melalui Penasehat Hukumnya, Dr. H. Umaiyah SH MH menyatakan akan mengajukan Kasasi, karena yang akan disempurnakan hanya rinciannya. Kasasi ini dilakukan karena Pemda Sumbawa selalu tergugat tidak melakukan musyawarah sebelum memutuskan harga tanah milik kliennya. “Masih ada 14 hari untuk mengajukan memori Kasasi,” kata Umaiyah.

Kuasa Hukum Pemda Sumbawa, H. Burhan SH MH

Sementara Kuasa Hukum Pemda Sumbawa, H. Burhan SH MH menyambut positif putusan hakim yang menolak permohonan pemohon. Ini artinya apa yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka pembebasan tanah bandara sudah sesuai prosesdur atau mekanisme aturan yang berlaku. Mengenai upaya Kasasi yang akan dilakukan pemohon, Haji Bur menilainya sah-sah saja. “Kalau mereka mengajukan Kasasi, kami akan menyiapkan kontra memori Kasasi. Masih ada waktu 14 hari yang diberikan UU untuk mengajukan kasasi. Untuk prosesnya, Mahkamah Agung (MA) memiliki tenggang waktu 30 hari untuk menyelesaikannya,” demikian Haji Bur.

Baca Juga  Empat Paket Jembatan di Sumbawa Gagal Tender

Seperti diberitakan SAMAWAREA, hasil perhitungan Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Henricus Judi Adrianto, terhadap lahan warga yang terkena dampak pembangunan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, mendapat protes. Pasalnya hasil perhitungan lembaga independen itu dinilai tidak sesuai dengan keinginan warga tersebut. Bahkan aksi protes itu diwujudkan dengan melakukan menggugat Pemda Sumbawa dan Kanwil BPN Propinsi NTB. Untuk diketahui ada 66 orang pemilik lahan yang terkena dampak proyek besar itu. Dari jumlah itu terdapat 15 orang termasuk mantan Sekda Sumbawa, Dr. Ir. H. Kahar Karim yang keberatan. Sebelumnya Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, 10 Mei dan 17 Mei 2017 lalu di Aula Kantor Bupati Sumbawa. Dalam rapat itu juga menyebutkan ada 62 orang yang berhak mendapatkan ganti rugi atas 77 bidang tanah. Hasil perhitungan Appraisal menyebutkan jumlah total ganti rugi mencapai Rp 52.676.210.000 (52,6 Milyar) dengan luas tanah 158.976 M2 (15,9 Hektar). Harga masing-masing bidang tanah bervariasi, rata-rata per meter persegi Rp 300.000–Rp 370.000 per meter persegi atau Rp 30 juta—37 juta per are. Sementara warga yang keberatan ini menginginkan harga ganti rugi tanahnya mencapai Rp 1.490.000 per meter persegi. Namun Pemda tetap mengacu pada hasil perhitungan Appraisal dan siap menghadapi gugatan tersebut. (JEN/SR)

iklan bapenda