Polisi Turunkan Tim Selidiki Dugaan Pungli Pasar Dadakan

oleh -3 views
Kasat Reskrim Polres SUmbawa, AKP Elyas Ericson SH SIK
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (12/06/2017)

Keberadaan pasar dadakan di Ruas Jalan Multatuli, Kelurahan Seketeng diindikasikan adanya pungutan liar (pungli). Sebab dari informasi yang terserap ada sekitar 40 lapak pedagang kaki lima dan masing-masing dipungut sewa tempat sebesar Rp 5,5 juta selama Ramadhan. Artinya pungutan itu bisa mencapai Rp 200-an juta. Ini belum termasuk lapak-lapak kecil yang pungutannya juga relative kecil. Terhadap adanya indikasi ini, Polres Sumbawa akan menurunkan tim guna melakukan penyelidikan. “Jika ada laporan resmi kami tindaklanjuti,” tegas Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Elyas Ericson SH SIK kepada SAMAWAREA, Senin (12/6).

amdal

Namun demikian, sebelum adanya laporan, ungkap Ericson—sapaan mantan Kasat Reskrim Bima ini, pihaknya akan mengumpulkan data-data dan informasi, serta akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ada dan tidaknya pungutan itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Wirawan S.Si MT menegaskan keberadaan pasar itu tidak ada hubungannya dengan Bapenda dan tidak ada kaitannya dengan pendapatan daerah. “Tidak ada hubungannya karena lapak-lapak itu bukan  fasilitas pemerintah,” tandasnya.

Sementara Kadis Koperindag Sumbawa, Drs. Arief M.Si mengatakan bahwa persoalan pasar dadakan bukan kewenangannya. Untuk masalah pasar sudah diambil alih Bapenda Sumbawa. Hal senada dikatakan Asisten III Sekda Sumbawa, A. Rahim S.Sos yang juga tidak mengetahui adanya pungutan. Namun ijin keberadaan pasar dadakan itu memang ada, yang diterbitkan pihak Polres Sumbawa. “Kami tidak tahu ada pungutan, karena dalam permohonan perijinan tidak dicantumkan adanya pungutan,” tukasnya.

Baca Juga  Hindari Lubang, Satu Tewas, Satu Luka Berat

Kabid Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Sumbawa, M Taufik Hidayat MT menyatakan dinasnya tidak ada sangkut pautnya dengan keberadaan lapak apalagi mengetahui pungutan dimaksud. Penggunaan jalan untuk pembangunan lapak itu ijin dari kepolisian. Karena dalam UU 22 Tahun 2009 menyebutkan pemanfaatan jalan di luar kepentingan jalan itu izinnya di kepolisian. “Jadi tidak ada lagi rekomendasi atau izin dari perhubungan,” imbuhnya.

Secara terpisah, Camat Sumbawa, Varian Bintoro S.Sos mengakui adanya permohonan pengajuan ijin keberadaan lapak di Jalan Multatuli. Pihaknya hanya memberikan rekomendasi dan ijinnya diterbitkan Polres Sumbawa. “Itu jalan kabupaten jadi bukan kewenangan Camat,” katanya seraya menyatakan tidak mengetahui jika adanya pungutan. (JEN/SR)

 

iklan bapenda