Kasus BPR Sumbawa, Polisi Sulit Penuhi Petunjuk Jaksa

oleh -2 views
Kasi Pidum Feddy Hantyo Nugroho SH
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (10/06/2017)

Penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa sepertinya sangat sulit untuk memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan. Pasalnya hingga kini tidak ada tanda-tanda berkas perkara kasus yang telah menetapkan Direktur BPR Sumbawa, Ikhwan SE sebagai tersangka ini akan tuntas alias lengkap (P21). Bahkan telah terjadi beberapa kali bolak balik berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan, hingga menjelang berakhirnya masa penahanan Dirut tersebut. Hal ini mengesankan ketidakmampuan polisi untuk membuktikan perbuatan tersangka. Sebab jika sampai berakhirnya masa penahanan, polisi belum juga mampu memenuhi petunjuk jaksa, maka tersangka akan bebas demi hukum. Kenyataan ini juga sekaligus membuktikan pernyataan penasehat hukum tersangka, Dr. H. Umayyah SH MH bahwa polisi terlalu gegabah dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka padahal penerapan unsur-unsur pidananya sangat meragukan.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Sumbawa, Feddy Hantyo Nugroho SH yang dikonfirmasi belum lama ini, mengakui dikembalikannya berkas perkara kasus itu kepada pihak kepolisian. Pengembalian ini sudah yang kedua kalinya karena petunjuk sebelumnya belum bisa dipenuhi penyidik kepolisian. Selain itu ada petunjuk lainnya juga yang disertakan dalam pengembalian berkas perkara untuk yang kedua kalinya ini. “Kami mengembalikan berkas perkara itu karena ada kelengkapan formil dan material untuk petunjuk terdahulu yang belum dipenuhi,” kata Feddy—sapaan jaksa ramah ini.

Dalam penelitian berkas perkara itu ungkap Feddy, belum ditemukan adanya fakta baru. Namun jika ada fakta baru tentu akan diteliti lagi dengan petunjuk-petunjuk baru. “Masih petunjuk lama yang belum bisa dipenuhi polisi,” imbuh Feddy seraya enggan menyebutkan secara spesifik apa petunjuk dimaksud.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Elyas Ericson SH SIK yang ditemui terpisah, mengakui adanya pengembalian berkas untuk yang kedua kalinya ini. Terhadap hal tersebut pihaknya akan berusaha untuk memenuhi petunjuk jaksa. “Berkas dikembalikan, ya kita coba lengkapi lagi,” tandasnya.

Baca Juga  Keterlaluan !! Sekelompok Pelajar Pesta Komix di Kolong Istana Dalam Loka

Sebelumnya Dr. H Umaiyah SH MH—kuasa hukum tersangka mengatakan, untuk kasus ini yang berhak memberikan penilaian tentang perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan audit akuntan publik. Sejauh ini tidak ada sepotong surat pun dari kedua lembaga tersebut yang menyatakan kliennya melanggar UU Perbankan. Karena itu unsur-unsur yang termaktub dalam pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998, yang dijadikan polisi sebagai dasar untuk menjerat kliennya, tidak terpenuhi. Menurut polisi, penetapan kliennya sebagai tersangka karena memiliki bukti yang cukup dan diduga keras telah melakukan tindak pidana Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Untuk diketahui jelas Umaiyah, kasus kliennya bermula dari adanya pembelian kendaraan (mobil) Tahun 2015 lalu. Kemudian dalam promo pembelian mobil itu ada dana cash back. Cash back ungkap Umaiyah, berbeda dengan diskon. Kalau diskon, harga mobil itu tidak dibayar sejumlah harga yang ditetapkan karena ada pemotongan. Sedangkan cashback membayar sesuai harga yang ditetapkan. Misalnya harga Rp 100 juta, dibayar juga Rp 100 juta. Cashback ungkap Umaiyah tidak diatur dalam Bank BPR karena tidak ada SOP, dimana dana itu harus dimasukkan (di-pos-kan). Jika dana cashback itu dimasukkan ke kas perbankan justru lebih salah, karena dianggap terjadinya penggelembungan atau mark-up anggaran. “Darimana dana itu kok tiba-tiba datang dan muncul. Mengingat di bank itu tidak ada SOP untuk mengatur dana cashback itu. OJK sendiri pun mengatakan seperti itu. Apakah cashback itu mau dibuang ke tong sampah, kan tidak. Satu-satunya jalan, adalah dengan memasukkan ke rekening klien saya dan tidak diapa-apakan atau tidak digunakan. Setelah ada saran dari OJK pada Tahun 2017, barulah dibuat SOP dan dana cashback itu dimasukkan ke kas perbankan. Artinya, SOP itu tidak berlaku mundur. Dan mustahil SOP Tahun 2017 menjadi dasar untuk Tahun 2015,” bebernya.

Baca Juga  Sehari, Gunung Anak Krakatau Meletus 576 Kali

Mengenai penerapan pasal 49 juga tidak tepat. Seseorang dapat dikatakan tersangka harus memenuhi unsur baik UU perbankan maupun KUHP dan lainnya. Dalam pasal itu menyebutkan ada unsure “dengan sengaja”. Unsur ini tidak terpenuhi karena perbuatan kliennya memasukkan dana cashback ke rekeningnya karena tidak ada SOP yang mengaturnya. Berbeda jika sudah ada SOP lalu kliennya tidak memasukkan dana cashback itu ke kas perbankan, unsure dengan sengajanya terpenuhi.

Bagaimana dengan alasan polisi yang beberapa kali dilansir media massa bahwa penetapan tersangka Direktur BPR Sumbawa karena ada keterangan OJK ? Umaiyah justru balik bertanya mana keterangan OJK atas nama lembaga yang diberikan secara tertulis. Jika secara lisan itu tidak jelas. Apalagi keterangan itu diberikan OJK atas nama pribadi, semakin meragukannya. Selain itu untuk mendapatkan dokumen hasil pemeriksaan OJK Tahun 2015, membutuhkan waktu yang lama dengan prosedur yang ketat.  “Ketika tidak ada SOP, saya mau tanya pelanggaran pidananya dimana ? Cash back ini prosedur administrasi bank yang tidak ada diatur. Makanya saya nilai tindakan penyidik kepolisian terlalu gegabah,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda