Serapan Anggaran Rendah, Ini Klarifikasi Bupati Sumbawa

oleh -2 views
Bupati HM Husni Djibril B.Sc dan Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah, Jumat, 9 Juni 2017
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (09/06/2017)

Penyerapan anggaran daerah Kabupaten Sumbawa pada triwulan pertama Tahun 2017 ini masih belum memenuhi harapan. Penyerapannya sangat rendah. Banyak yang berspekulasi bahwa kondisi anggaran ini terjadi karena lemahnya kinerja birokrasi. Selain itu aparatur yang ditempatkan di sejumlah OPD, bukan orang yang tepat. Ada juga yang mengatakan kepemimpinan birokrasi tidak berjalan menyusul Bupati Sumbawa sebagai leader dalam kondisi tidak sehat.

amdal

Namun hal itu dibantah Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc yang ditemui SAMAWAREA, Jumat (9/6) pagi tadi. Didampingi Wakil Bupati Drs H Mahmud Abdullah, Haji Husni—akrab Bupati disapa, mengatakan bahwa serapan anggaran yang rendah tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumbawa tapi hampir di semua daerah termasuk propinsi. Hal ini karena cara pandang birokrasi yang lebih mengutamakan program-program yang bersifat prioritas. Seperti yang juga dilakukan Pemda Sumbawa. Rendahnya penyerapan anggaran karena setiap OPD lebih mengedepankan program-program yang bersifat prioritas. Ternyata yang prioritas ini banyak kendala, sehingga pelaksanaannya sedikit tersendat. Hal ini menyebabkan serapan anggaran tidak lancar. Sebaliknya program yang dianggap tidak prioritas seperti pemberian bantuan langsung kepada masyarakat, dikesampingkan. Padahal itu berpengaruh besar terhadap realisasi atau serapan anggaran. Kondisi ini bisa dimaklumi dan dipahami, bahwa rendahnya serapan anggaran bukan karena menurunnya semangat aparatur dalam bekerja. apalagi kondisi kesehatannya yang menurun dan harus menjalani peongobatan dalam waktu yang cukup lama. Sebab semua tugas Bupati telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Wakil Bupati. “Tidak ada unsur kesengajaan di sini, kinerja aparatur sudah cukup bagus,” tukasnya.

Baca Juga  Gubernur NTB Bersama KASAD Serahkan 60.299 Unit RTG

Ia bersama Wakil Bupati baru menjabat 1 tahun tiga bulan. Namun pengalaman mengenai masalah anggaran ini bukan yang pertama bagi mereka. Sebelumnya Wabup Drs. H. Mahmud Abdullah pernah menjabar sebagai Sekda Sumbawa, sedangkan dirinya menjadi anggota DPRD. Selaku wakil rakyat saat itu, ungkap Haji Husni, Ia selalu mengkritisi persoalan penyerapan anggaran. Tapi setelah berada di dalam birokrasi saat ini baru mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Karenanya untuk mengatasi rendahnya penyerapan anggaran ini, ungkap Bupati Haji Husni, akan mendahulukan mana yang bisa didahulukan.

Seperti diberitakan sebelumnya, rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa terungkap dalam Rapat Evaluasi Pembangunan tahun 2017 bersama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D), April lalu. Rakor ini merupakan komitmen bersama antara Kejaksaan dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyukseskan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. “Kita tentu sepakat bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna mesti ada perubahan, baik itu berupa inovasi maupun langkah-langkah percepatan dengan melakukan penyederhanaan prosedur birokrasi. Sehingga agar hal tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan maka perlu adanya pendampingan untuk mencegah peluang terjadinya tindakan korupsi,” katanya. “Jadi kita berharap, adanya tim pendampingan ini, tidak ada lagi alasan para pejabat daerah khususnya PPK takut mengeksekusi dana dari pemerintah sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Asisten III Bidang Administrasi Umum, A. Rahim S.Sos. (JEN/SR)

 

Baca Juga  Wacanakan Koalisi Biru, PAN Merapat ke Husni Djibril ?

 

 

iklan bapenda