Komisi II Minta Jumlah Alfamart/Indomart di Sumbawa Dibatasi

oleh -12 views
Muhammad Yamin SE M.Si
bankntb

Disinyalir Ada Permainan Oknum Pemerintah

SUMBAWA BESAR, SR (01/06/2017)

amdal

Pedagang kaki lima, pedagang kelontong, dan usaha toko/kios kecil yang berada di Kabupaten Sumbawa, nasibnya bagaikan telur di ujung tanduk. Mereka terancam gulung tikar karena omzet usaha dagangnya menurun. Hal ini sudah berlangsung lama sejak keberadaan Alfamart yang diikuti Indomart, dan terus tumbuh seperti jamur di musim hujan. Bahkan pihak toko berjejaring tersebut berani membangun meski tanpa mengantongi ijin terlebih dahulu. Tidak sedikit yang terpaksa ditutup sementara karena keberadaan Alfamart dan Indomart yang ijinnya belum tuntas. Keberanian pengusaha tersebut patut dipertanyakan. Tidak mungkin mereka berani melakukan tanpa ada bekingan baik oleh oknum masyarakat maupun oknum pemerintah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Sumbawa.

Kepada SAMAWAREA, Kamis (1/6) Sekretaris Komisi II, Muhammad Yamin SE M.Si, menilai pemberian ijin Alfamart dan Indomart tidak memperhatikan aspek social ekonomi masyarakat terutama pengusaha local yang bergerak di usaha sejenis. KPPT saat itu ungkap Yamin Abe—sapaan singkatnya, sangat mudah mengeluarkan ijin, sehingga tidak heran toko berjejaring itu tumbuh subur. Di setiap kelurahan bisa sampai 5—6 Alfarmart dan Indomart. “Ini sudah memprihatinkan karena berdampak buruk secara signifikan bagi pengusaha local. Mereka akan tergerus dan bakal gulung tikar,” ucap Yamin Abe yang juga Ketua Fraksi Hanura ini.

Ia juga menyesalkan tindakan sepihak pengusaha membangun Alfarmart atau Indomart meski belum mengantongi ijin seperti yang terjadi di Kecamatan Plampang. Karena itu politisi yang dikenal vocal ini tidak menampik adanya sinyalemen masyarakat bahwa ada main mata antara pengusaha toko berjejaring ini dengan oknum-oknum di pemerintah. “Kami bertanya-tanya koq mudahnya dinas terkait mengeluarkan ijin, dan sikap pengusaha yang semakin berani membangun tanpa mengantongi ijin,” tukas Yamin Abe.

Baca Juga  Invisible Hand dan Takdir Politik Mewarnai Pilgub NTB

Untuk itu, Komisi II bersama anggota DPRD lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah ini akan berkonsolidasi guna melakukan tekanan secara politik kepada pemerintah daerah selaku eksekutor agar keberadaan Alfamart di setiap wilayah dibatasi. Selain itu mendesak pemerintah daerah untuk memberikan proteksi dan pemberdayaan kepada pengusaha local sehingga mereka bisa bertahan dan tidak tergulung dengan toko modern yang terlanjur menjamur. (JEN/SR)

 

iklan bapenda