Pemda Sumbawa Siap Hadapi Gugatan Mantan Sekda

oleh -14 views
Runway Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (26/05/2017)

Hasil perhitungan Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Henricus Judi Adrianto, terhadap lahan warga yang terkena dampak pembangunan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, mendapat protes. Pasalnya hasil perhitungan lembaga independen itu tidak sesuai dengan keinginan warga tersebut. Bahkan aksi protes itu diwujudkan dengan melakukan menggugat Pemda Sumbawa dan Kanwil BPN Propinsi NTB. Untuk diketahui ada 66 orang pemilik lahan yang terkena dampak proyek besar itu. Dari jumlah itu terdapat 15 orang termasuk mantan Sekda Sumbawa, Drs. H. Kahar Karim yang keberatan. Gugatan mereka telah diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa.  Sebelumnya Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, 10 Mei dan 17 Mei 2017 lalu di Aula Kantor Bupati Sumbawa.

Dalam rapat itu juga menyebutkan ada 62 orang yang berhak mendapatkan ganti rugi atas 77 bidang tanah. Hasil perhitungan Appraisal menyebutkan jumlah total ganti rugi mencapai Rp 52.676.210.000 (52,6 Milyar) dengan luas tanah 158.976 M2 (15,9 Hektar). Harga masing-masing bidang tanah bervariasi, rata-rata per meter persegi Rp 300.000–Rp 370.000 per meter persegi atau Rp 30 juta—37 juta per are.

Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris S.Sos,

Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris S.Sos, didampingi Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah, Surbini SE MM, Jumat (26/5) mengakui adanya keberatan dari A Kahar Karim dan belasan warga lainnya atas hasil perhitungan Appraisal. Warga yang keberatan ini menginginkan harga ganti rugi tanahnya mencapai Rp 1.490.000 per meter persegi. Namun Pemda tetap mengacu pada hasil perhitungan Appraisal dan siap menghadapi gugatan tersebut. “Kami hargai upaya hukum yang ditempuh, itu hak mereka dan pasti kami lalui dan hadapi,” kata Haris—akrab mantan Camat Rhee ini disapa.

Baca Juga  Dua Bocah Pencuri Motor Diringkus Buser

Meski digugat, sambung Haris, namun proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini tetap berlanjut. Pemerintah daerah tetap berpegang pada hasil perhitungan Appraisal selaku penilai independen yang mendapat izin praktek dari Menteri Keuangan RI dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan dalam menghitung nilai atau harga objek pengadaan tanah.

Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah, Surbini SE MM

Hal senada dikatakan Surbini SE MM. Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai Kepala Kanwil BPN NTB telah melakukan proses pengadaan tanah untuk pembangunan perpanjangan runway sesuai prosedur. Dasarnya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 148 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Dari 62 orang yang berhak untuk 77 bidang tanah yang dibebaskan, ungkap Surbini, 41 di antaranya (66,13 persen) menyatakan setuju dan yang tidak setuju sekitar 21 orang (33,87 persen). Sesuai rencana, pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang setuju pada 29 Mei 2017 mendatang. Lokasi pembayarannya di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa. (JEN/SR)

 

iklan bapenda