Tolak Tambang, SMTT-SAMAWA Terobos DPR

oleh -2 views
bankntb

JAKARTA, SR (19/05/2017)

Sembilan orang perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Tolak Tambang Samawa (SMTT-SAMAWA) berunjukrasa di depan Kompleks DPR RI, Jumat (19/5). Para mahasiswa berasal dari dua kabupaten di Pulau Sumbawa, yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat ini melakukan aksinya diawali dengan orasi pada pukul 08.00 WIB. Aksi di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya ini menuntut pemberhentian semua aktivitas pertambangan di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Aksi ini membuat repot aparat Kepolisian karena beberapa di antaranya berani memanjat pintu gerbang terbuat dari besi sebesar jempol kaki dengan ujung runcing setinggi sepuluh meter. Bahkan dari puncak gerbang berorasi mengarah ke dalam Kompleks DPR. Aksi ini berlangsung sekitar pukul 09.20 WIB hingga Polisi dan Petugas Pengamanan Dalam (PAMDAL) DPR menarik kaki demostran lain yang masih mencoba menaiki gerbang. Aksi ini akhirnya reda ketika mahasiswa diterima aspirasinya oleh Sekretariat Komisi VII DPR tanpa didampingi oleh anggota DPR dapil NTB.

Menurut demonstran, Indonesia adalah negara kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sekitar 44,42 % lahan dikuasai asing, hal ini bertolak belakang dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan, “Bumi, air, tanah dan seluruh yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat”.

Baca Juga  STIP Terkendala SDM, Pemda Dianjurkan Bangun BP2IP

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai aset serta alat untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. NTB khususnya Pulau Sumbawa kata orator, memiliki luas hutan 1.071.722,83 Ha. Kabupaten Sumbawa dengan luas kawasan hutan 389.675,35 Ha, dan Kabupaten Sumbawa Barat luas kawasan hutan 125.335,8 Ha dinikmati asing, bukan masyarakat local. Bahkan pengelolaannya tidak bertanggung jawab.

Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sejak masuknya usaha pertambangan tahun 2000 hingga saat ini belum mampu memberikan kesejahteraan merata bagi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Dengan suara lantang di tengah terik matahari Jakarta mereka menyebut, dalam UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dan Tata Tertib pengolahan hutan, menjelaskan, hutan yang termasuk dalam kawasan lindung hanya bisa diproduksi sebesar 50 Ha. Dalam kenyataannya, PT SJR di Sumbawa menguasai 100 Ha Kawasan Hutan Lindung yang tertuang dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dimasukan dalam status Konsesi Pertambangan yang akan diproduksi.

Belajar dari masalah pertambangan di Sumbawa Barat sebut mereka, telah terjadi pencemaran lingkungan pada 2 Februari 2017 yang diduga dilakukan PT. AMNT mengakibatkan matinya beberapa ekosistem di sungai Tongo Loka. Dalam kasus ini, pemerintah bungkam tak berkutik karena tidak berani menindak perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. “Oleh karena itu, kami dari Solidaritas Tolak Tambang Samawa (SMTT-SAMAWA) yang tergabung dalam beberapa organisasi daerah (HMS2M HPMMB IKPPM-J SMSY IKAPAMSEL) menuntut kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil sikap:
pertama, tangkap pelaku tindak pidana korporasi. Kedua, cabut izin usaha semua pertambangan khusus IUPK. Ketiga, cabut izin eksplorasi sesuai mandat UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

Baca Juga  Diskusi Tentang Impeachment Presiden: Bagaimana Studi Administrasi Publik Memandangnya?

Untuk diketahui para pengaksi ini adalah M. Musanip KD, Rohiminsyah (IKIP Mataram), Suharjo (Muhammadiyah Mataram), Ivlan Hadianata, Hermanto (NW Mataram), Lim Apriansyah, Alfin Prasetya (STPMD “APMD” Yogyakarta), Ruiadi (Universitas Cokroaminoto Yogyakarta), dan Samsul Hidayat (SMA Yogyakarta). (ZM/SR)

 

iklan bapenda