Perangkat Daerah Harus Diperkuat

oleh -8 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (18/05/2017)

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Sumbawa menggelar Sosialisasi Kelembagaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa di Wisma Daerah, kamis (18/5).

Dalam laporannya, Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Sumbawa, bahwa kegiatan tersebut digelar untuk mengetahui dan memahami arah kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah, serta strategi dan upaya percepatan peningkatan kinerja kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa. Sehingga secara keseluruhan perubahan yang diharapkan dalam reformasi kelembagaan dapat terwujud. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang materi substantif dalam kebijakan makro nasional penataan kelembagaan, meningkatkan pemehaman tentang arah dan kebijakan pemetaan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Sumbawa dan meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik. Hadir sebagai narasumber, Kepala Sub Direktorat Wilayah V Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Ir. Bachril Bakri M.APP. Sc, Sekda Sumbawa Drs. H. Rasyidi, dan Asisten Administrasi, A. Rahim, S.Sos.

Dalam sambutannya, Sekda Drs. H. Rasyidi menyampaikan, bahwa berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang fundamental terhadap pembentukan perangkat daerah, terutama berkaitan dengan perubahan prinsip dari miskin struktur kaya fungsi, menjadi prinsip rightsizing atau tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang disesuaikan dengan kondisi nyata di daerah. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah maka organisasi pemerintah daerah diharapkan menjadi solid dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta proses interaksi antara pemerintah dan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal.

Baca Juga  Positif Covid-19 di NTB Bertambah 2 Orang, Warga Kota Mataram dan Loteng

Yang diperlukan dalam organisasi pemerintah daerah adalah terwujudnya postur organisasi yang proporsional, efisien dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip–prinsip organisasi. Kebijakan penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar, transparan hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenanganya, lanjut Sekda. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah harus disusun berdasarkan visi dan misi yang jelas serta pola struktur organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan mengikuti strategi  dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang ditetapkan.

Langkah selanjutnya, dalam rangka optimalisasi dan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar kelembagaan perangkat daerah dapat sejalan dengan visi misi dan tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah wajib menfasilitasi berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan, agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Untuk diketahui, pemerintahan  pusat dan pemerintahan daerah berada dalam satu kerangka sistem yang saling terkait. Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka kepentingan nasional dengan menetapkan berbagai target dan sasaran secara nasional. Karenanya pemerintah merasa berkepentingan terhadap penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur secara nasional termasuk standarisasi kelembagaan. “Kita berharap bahwa melalui peningkatan kapasitas kelembagaan  perangkat daerah ini membawa perubahan kearah yang lebih baik dalam meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan, kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, menumbuhkan partisipasi atau peran serta masyarakat,” demikian Haji Rasyidi. (JEN/SR)

 

Baca Juga  Pembebasan Lahan Pelebaran Jalan Garuda Hanya Tersisa 4 Bidang

iklan bapenda