Setelah Anggota DPRD, Jaksa Bidik Empat Dinas di KSB

oleh -2 views
Kasi Datun Kejari Sumbawa, Jeffry G. Lokopessy SH
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (17/05/2017)

Selain memanggil sejumlah anggota DPRD Sumbawa Barat terkait pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas, Kejaksaan Negeri Sumbawa juga akan memanggil sejumlah aparatur di empat dinas setempat. Yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Disperindag, dan Dinas ESDM Sumbawa Barat. “Kami sudah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melakukan penagihan kepada sejumlah aparatur dan rekanan selaku pelaksana proyek di Kabupaten Sumbawa Barat,” ungkap Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Pidana dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Jeffry G. Lokopessy SH, Rabu (17/5.

amdal

Jumlah tagihan terhadap dinas-dinas ini sebut Jeffry, bervariasi berdasarkan temuan BPK RI. Seperti Dispora, temuan BPK mencapai Rp 400 juta akumulasi Tahun 2013, 2014 dan 2015. Namun sudah dikembalikan sebesar Rp 100 juta. Ada juga yang diusulkan untuk dihapus karena terkait kasus perampokan, selain itu aparatur yang memiliki kewajiban, menghilang. Kemudian Disperindag dari Rp 400 juta (tahun 2009, 2012, 2013 dan 2015) sudah Rp 200-an juta yang dikembalikan, tersisa Rp 200 juta. Dari sisa ini ada yang diusulkan untuk dihapus, ada juga aparatur yang tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya Dishub, temuannya Rp 300 juta akumulasi Tahun 2011, 2013, dan 2014. Sudah diangsur Rp 80-an juta, masih tersisa Rp 200 juta. Tapi ada sebagian diindikasikan mengarah ke tindak pidana korupsi dan sudah ditangani aparat penegak hukum. Untuk Dinas ESDM, temuan Tahun 2009, 2013, dan 2014 sekitar Rp 100 juta lebih. Namun pengembaliannya minim karena hingga kini masih tersisa Rp 97 juta. “Dari empat dinas ini, rata-rata pengembalian kelebihan pembayaran paket proyek, dan kekurangan volume pekerjaan,” ungkap Jeffry yang ditemui di ruang kerjanya.

Baca Juga  Pengendara Kawasaki Tewas di Kolong Fuso

Seperti diberitakan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam waktu dekat ini. Pasalnya, oknum wakil rakyat tersebut belum mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas (SPPD) senilai seratusan juta rupiah. Perintah pengembalian SPPD ini berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. SPPD ini terjadi pada tahun 2008, 2009, 2013 dan 2014, besarnya sekitar Rp 400 juta lebih. Berdasarkan data, kelebihan biaya perjalanan dinas hanya tersisa Rp 100-an juta, yang sudah terbayar mencapai Rp 300-an juta. Hal ini karena sebagian anggota DPRD KSB ini sudah melunasinya, lainnya masih nyicil dan belum mengembalikannya samasekali. Di antara mereka ada yang sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD. (JEN/SR)

 

iklan bapenda