Nasib Honorer Kehutanan Belum Jelas, Wabup Datangi Dishut Provinsi

oleh -7 views
bankntb

SUMBAWA BARAT, SR (17/05/2017)

Banyak persoalan yang timbul di kabupaten/kota akibat beberapa kewenangan daerah yang ditarik ke pusat dan provinsi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), salah satunya masalah pegawai non PNS yang selama ini mengabdi di Dinas Kehutanan. Karena kewenangannya ditarik ke provinsi, sehingga pemerintah daerah sudah menyerahkan semua asetnya termasuk ASN-nya. Sementara untuk pegawai honorernya belum bisa diterima karena provinsi belum menganggarkan gajinya. Terhadap kondisi ini, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST bertolak ke Dinas Kehutanan Propinsi NTB. “Kami sudah menemui Kadis Kehutanan Propinsi, jawabannya mereka belum menganggarkan untuk gaji honorer. Padahal aset dan aparatur ASN sudah kami serahkan menyusul ditariknya kewenangan oleh provinsi,” kata Wabup.

Dengan ditariknya kewenangan itu, ungkap Bang Fud—sapaannya, Pemda tidak bisa memberikan gaji atau trasportasi untuk mereka. Karena SK mereka harus diterbitkan provinsi. “Kami tidak lagi bisa menerbitkan SK honorer ini karena sudah menjadi kewenangan dan ranah provinsi. Kalau kita anggarkan nanti akan bermasalah di kemudian hari,” tukasnya.

Wabup KSB bersama Kadishut Provinsi NTB

Ia mengakui dengan kondisi seperti ini posisi honorer yang bekerja di Dinas Kehutanan saat ini masih belum jelas sebab mereka belum memiliki SK pasca kewenangan ditarik propinsi. Untuk itu Pemda dan Provinsi harus mengkoordinasikannya ke pusat tentang banyaknya masalah yang timbul akibat kewenangan kabupaten diambil alih propinsi dan pusat. “Kami ingin pusat mengetahuinya terutama kewenangan yang diberikan ke provinsi. Ini adalah masalah bersama bukan hanya masalah provinsi saja. Jadi saran saya, provinsi harus berani terbuka dan mengajak kita untuk berkoordinasi ke pusat, agar ada solusi,” tukasnya.

Baca Juga  Penerapan E-SAKIP Upaya Kabupaten Sumbawa Wujudkan Good Governance

Ia mengaku prihatin dengan pegawai honorer kehutanan yang masih mencari kepastian. Ketika honorer lainnya sudah menerima uang transport selama tiga bulan, mereka menjadi penonton karena ketidakjelasan statusnya tersebut. Bukan hanya bidang kehutanan yang bermasalah, Wabup Fud Syaifuddin juga mengungkap soal kewenangan ESDM. Akibat kewenangan kabupaten diambil alih, banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab melakukan pengerukan tanah tanpa ijin. Bahkan pengerukan itu di gunung-gunung yang rawan longsor. “Kami hanya jadi penonton, sementara dampaknya kami yang rasakan. Ini tidak adil,” tandasnya. (HEN/SR)

 

 

iklan bapenda