Kejati NTB Limpahkan 4 Tersangka Kasus “KUD Olat Ojong”

oleh -5 views
Kasi Pidum, Feddy Hantyo Nugroho SH
bankntb

SUMBAWA BESAR, SR (17/05/2017)

Proses hukum kasus tindak pidana penggelapan dan pengrusakan aset KUD Olat Ojong, terus berlanjut. Hal ini menyusul berkas perkara yang diajukan penyidik Polda NTB dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Mengingat locus delictinya di Kabupaten Sumbawa, Kejati melimpahkan berkas perkara dan empat orang tersangka ke Kejaksaan Negeri Sumbawa, Rabu (17/5). Para tersangka yang sebagian sudah sepuh ini berinisial H.SM Ketua KUD Olat Ojong, AM S.Sos Sekretaris, DR selaku Bendahara dan MA S.Sos sebagai Pengawas. Proses kasus ini berlangsung alot. Kasus ini buntut dari sengketa antara Puskud dan KUD Olat Ojong. Bahkan kasus tersebut sudah berperkara mulai dari Pengadilan Negeri hingga proses Kasasi di Mahkamah Agung.

amdal

Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidum, Feddy Hantyo Nugroho SH, mengakui adanya pelimpahan para tersangka. Mengenai ditahan dan tidaknya, masih dipertimbangkan. Dalam berkas perkara, keempat tersangka dijerat pasal 170 KUHP jo pasal 372 KUHP jo pasal 406 KUHP, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. “Dakwaannya penggelapan dan pengrusakan,” kata Feddy—sapaan jaksa ramah ini.

Feddy menjelaskan inti dari munculnya persoalan tersebut. Keempat tersangka disangkakan merusak asset KUD Olat Ojong buntut dari sengketa antara KUD dan Puskud yang sudah diproses mulai tingkat PN, PT dan MA. Dari gugatan itu, Puskud dimenangkan pengadilan. Atas dasar itulah, kasus pengrusakan dan penggelapan ini dilaporkan. Pasalnya tersangka dituding merusak pagar yang kemudian dibangun lapak-lapak. Selain itu dua gudang milik KUD disewakan yang hasilnya tidak jelas. Demikian dengan asset KUD berupa mesin dan lainnya, hilang.

Sementara kuasa hukum tersangka, Heri Saptoaji SH yang ditemui terpisah, menilai kliennya tidak bersalah. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan nanti akan dibuktikan di meja peradilan. Menurut Heri, kasus ini bermula dari sengketa kepemilikan Gudang Lantai Jemur (GLK) KUD Olat Ojong. Pembangunan GLK itu sebenarnya diperuntukan bagi KUD Olat Ojong berdasarkan program pemerintah Tahun 1982 silam. GLK ini selesai dibangun Tahun 1985 yang kemudian Kanwil Propinsi menyerahkannya secara simbolis kepada Ketua Puskud. Selanjutnya lahan tempat berdirinya gudang tersebut disertifikat atas nama Puskud. Dalam proses pengadaan tanahnya melalui panitia A. Tahun 2009, KUD Olat Ojong meminta agar Puskud dapat meminjamkan gudang itu untuk pengembangan pupuk. KUD mengajukan pinjam pakai kepada Puskud mengingat gudang itu tidak dimanfaatkan dan dalam kondisi tak terurus. Dalam perjalanannya ada tagihan dari pemerintah melalui Departemen Koperasi yang ditujukan ke KUD Olat Ojong. Tagihan itu untuk melunasi cicilan atas pembangunan GLK tersebut. Selama ini KUD sudah membayar penanganan pangan saat itu, sehingga tersisa Rp 129 juta dan itu dianggap sebagai cicilan atas pembangunan GLK. Dengan adanya kewajiban pembayaran biaya pembangunan GLK itu, KUD Olat Ojong baru sadar. Ternyata keberadaan GLK itu untuk KUD Olat Ojong bukan untuk Puskud. Selama ini Puskud menyimpan dokumen yang tidak diketahui KUD. Atas dasar itulah KUD berangkat ke Departemen Koperasi di Jakarta untuk melunasi sisa cicilan Rp 129 juta.

Baca Juga  Diduga Cabuli Bocah, Pensiunan BUMN Dicari Polisi

Setibanya di departemen itu, Dirjen setempat mengatakan bahwa hasil musyawarah dari semua koperasi, semua cicilan GLK-GLK di seluruh Indonesia secara nasional sudah dihapus, karena program pemerintah untuk penanganan pangan sudah ditiadakan. Dan menyatakan GLK ini milik KUD. Namun Puskud tetap mengklaim GLK miliknya. Karena saling klaim ini, membuat pihak KUD Olat Ojong mengajukan gugatan perdata pada Tahun 2010. Hasil persidangan memenangkan penggugat (KUD Olat Ojong). Pengadilan menyatakan bahwa sertifikat yang dibuat Puskud atas namanya cacat hukum. Putusan itu tidak diterima Puskud sehingga mengajukan banding hingga Kasasi. Hasilnya di NO atau tidak ada yang dimenangkan. Tapi materi banding dan Kasasi tergugat ditolak. “Saat itu kita menunggu mereka (Puskud) menggugat kita lagi, tapi tidak mereka lakukan melainkan melaporkan kita merusak gudang, dan aset. Padahal kita ingin memanfaatkan asset itu daripada rusak dan tidak digunakan,” aku Heri Saptoaji.

Kebetulan ada program Kementerian Koperasi untuk pengembangan dan pengadaan pupuk. Kementerian mendatangkan mesin-mesin pengelolaan pupuk organik. Dengan keberadaan mesin organik itu, kondisi gudang harus ditata. Mesin yang sudah tua dan tidak bisa digunakan digeser keluar diganti dengan mesin dari kementerian. Sedangkan mesin tua tersebut dilelang oleh KUD Olat Ojong. Hasil lelang senilai Rp 16 juta digunakan untuk perbaikan gudang, lantai jemur dan sebagainya. Tapi upaya yang dilakukan KUD dianggap Pusklud sebagai suatu pelanggaran hukum, sehingga mempolisikan pihak KUD dengan delik penggelapan dan pengrusakan asset.

Baca Juga  Sumbawa Kaya SDA, Butuh KI untuk Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Langkah Puskud dianggap Heri, sangat keliru. Sebab bangunan dan asset itu bukan milik Puskud melainkan milik KUD Olat Ojong. Demikian dengan lahan yang disertifikasi juga berstatus quo karena putusan banding dan Kasasi tidak ada yang dimenangkan meski materi yang diajukan tergugat (Puskud) ditolak majelis hakim. “Apa dasar mereka melaporkan masalah itu, padahal aset itu bukan miliknya tapi milik kami sendiri. Kami tidak mengerti mengapa polisi bisa memprosesnya lebih lanjut,” tukasnya.

Terhadap langkah hukum yang dilakukan Puskud, Heri Saptoaji berencana akan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan sertifikat lahan atas nama Puskud. “Kami melihat ada perbuatan melawan hukum di sini. Kami pertimbangkan untuk mengajukan gugatan,” pungkasnya. (JEN/SR)

 

iklan bapenda