Sejumlah Anggota DPRD KSB akan Dipanggil Jaksa 

oleh -2 views
Kepala Seksi Pidana dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Jeffry G. Lokopessy SH
bankntb

Belum Kembalikan Kelebihan SPPD

SUMBAWA BESAR, SR (16/05/2017)

amdal

Beberapa anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam waktu dekat ini. Pasalnya, oknum wakil rakyat tersebut belum mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas (SPPD) senilai seratusan juta rupiah. Perintah pengembalian SPPD ini berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. SPPD ini terjadi pada tahun 2008, 2009, 2013 dan 2014, besarnya sekitar Rp 400 juta lebih.

Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Pidana dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Jeffry G. Lokopessy SH, Selasa (16/5), mengakui baru saja didatangi Inspektorat KSB untuk meminta bantuan agar kejaksaan dapat melakukan penagihan terhadap pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut sekaligus menyerahkan data-data berisi nama dan besar pengembalian. “Kami sudah mendapat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemda KSB untuk menangani masalah ini,” kata Jeffry.

Berdasarkan data ungkap Jeffry, kelebihan biaya perjalanan dinas hanya tersisa Rp 100-an juta, yang sudah terbayar mencapai Rp 300-an juta. Hal ini karena sebagian anggota DPRD KSB ini sudah melunasinya, lainnya masih nyicil dan belum mengembalikannya samasekali. Di antara mereka ada yang sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD. Untuk langkah awal, pihaknya akan mengundang semua pihak terkait pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ini. Namun fokusnya nanti hanya kepada yang belum pernah mengembalikannya.

Baca Juga  Diberhentikan, Mantan Kades Poto Gugat Bupati Sumbawa

Seperti diberitakan SAMAWAREA, pengembalian uang daerah ini tidak hanya dilakukan oleh beberapa anggota DPRD KSB, namun juga aparatur sipil negara dan kontraktor. Terhadap masalah ini Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST didampingi Inspektur Inspektorat KSB Sumbawa, Adi Mauluddin mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa. Kehadiran orang nomor dua di bumi Pariri Lema Bariri itu untuk meminta bantuan kepada pihak kejaksaan selaku jaksa pengacara negara, menyelesaikan penagihan hutang aparatur dan rekanan sebagaimana hasil temuan BPK. Ikhtiar yang dilakukan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mewujudkan KSB Bebas Korupsi dengan cara meminimalisir persoalan pemerintahan yang bisa menjadi penyebab terjadinya kerugian negara. Jumlah temuan BPK ini mencapai Rp 1,2 miliar. Jumlah ini akumulasi sepanjang Tahun 2008 hingga awal 2016 atau sebelum kepemimpinannya. Namun ada yang sudah diselesaikan dan ada juga yang minta dihapus BPK sehingga masih tersisa sekitar Rp 685 juta. Khususnya temuan BPK pada semester pertama tahun 2016 hanya Rp 82 juta dan sudah diselesaikan. Jadi yang belum clear adalah Tahun 2015 ke bawah, dan paling banyak berada di pihak ketiga (rekanan) dan sebagiannya di aparatur. Untuk penagihan di aparatur pihaknya menghandel sendiri melalui pendekatan-pendekatan, sedangkan penagihan ke sejumlah rekanan (pihak ketiga) dan lainnya meminta bantuan kejaksaan. Dengan tuntasnya persoalan keuangan ini, Pemda KSB bisa lebih tenang menghadapi pemeriksaan BPK pada triwulan pertama Tahun 2017. (JEN/SR)

 

Baca Juga  Dua Pengedar Tramadol Diringkus, Polisi Sita 2.520 Strip

iklan bapenda