Penunjukan Direksi BPR Diduga Langgar Perda

oleh -0 views
H. Johan Rosihan ST, Ketua Fraksi PKS DPRD NTB
bankntb

F-PKS Dorong Bentuk Pansus

MATARAM, SR (14/05/2017)

amdal

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyesalkan adanya indikasi pelanggaran peraturan daerah (Perda) soal penunjukan atau penetapan Direksi dan anggota Direksi Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (BPR NTB). “Kami mengapresiasi dijadikannya kepatuhan terhadap Perda sebagai salah satu indikator strategis pembangunan di NTB. Namun di sisi lain, kami menyesalkan adanya indikasi ketidak-patuhan terhadap pelaksanaan Perda yang telah disepakati bersama,” kata Ketua Fraksi PKS, H Johan Rosihan ST pada Rapat Paripurna II tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 Raperda Provinsi NTB Prakarsa Eksekutif, Jum’at (12/5) kemarin.

Menurutnya, jika menilik pada kasus penunjukan Direksi BPR pihaknya mencurigai adanya pelanggaran ketentuan pasal 23 ayat 4 yang berbunyi ‘calon anggota direksi berasal dari internal Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat’. Bahkan, juga terindikasi melanggar pasal 24 ayat 3 huruf b yang berbunyi ‘anggota direksi harus memiliki pengalaman di bidang perbankan atau lembaga jasa keuangan non perbankan’. “Sementara informasi yang kami peroleh, posisi anggota direksi yang ditunjuk berasal dari luar BPR NTB dan tidak berpengalaman di perbankan,” ujar Johan sapaan singkatnya.

Johan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD NTB ini meminta agar pada pemerintahan TGB-Amin selaku Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bersungguh-sungguh bekerja untuk merealisasikan janji-janji politik dan pembangunannya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB. Sebab, salah satu indikator strategis yang ditetapkan dalam RPJMD NTB adalah kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur (Perda dan Pergub).

Baca Juga  Pasca Gempa, Bupati KLU Pastikan Tiga Gili Pulih dan Aman

Demikian ketika berkaca dengan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Bank NTB yang telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus saat itu. Dua kejadian ini patut untuk disimak, disegarkan, dan sebagai upaya kritis dalam membangun tradisi kepatuhan terhadap hukum. Karenanya, F-PKS mendorong pembentukan Pansus BPR. “Apalagi saat ini, kita hendak mendalami dan memberikan penilaian terhadap beberapa usulan Ranperda oleh pemerintah daerah. Semoga pada waktu mendatang, kita bisa bersama-sama menguatkan komitmen kepatuhan kita terhadap pelaksanaan peraturan daerah,” tandasnya. (NA/SR)

 

 

iklan bapenda