Serikat Buruh KSB Haramkan PHK Karyawan PTAMNT

oleh -6 views
bankntb

SUMBAWA BARAT, SR (13/05/2017)

Isu PHK secara besar-besaran di PT AMNT, membuat seluruh karyawan resah. Kondisi ini membuat seluruh serikat buruh di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bereaksi dengan melakukan unjukrasa 1 Mei lalu bertepatan dengan Hari Buruh (May Day). Isu ini kemudian direspon Pemerintah Daerah melalui Disnaketrans dengan menggelar dialog interaktif mengundang seluruh serikat buruh. Dialog ini untuk mengetahui persoalan apa yang terjadi di perusahaan dan apa yang menjadi rekomendasi masing-masing serikat buruh tersebut. Menyikapi isu itu, semua serikat buruh sepakat mengharamkan adanya PHK karyawan PT AMNT.

Dalam dialog yang dihadiri Asisten I, Ketua Komisi I DPRD, dan Pengawas Tambang, Kadisnakertras KSB Abdul Hamid yang memimpin pertemuan, menyampaikan bahwa pihak perusahaan akan melakukan efisiensi operasional. Namun belum diketahui apakah efisiensi ini akan mengarah kepada pengurangan karyawan secara signifikan seperti isu yang berkembang. “Untuk menyikapi isu ini kami memerlukan masukan, pendapat, dan pandangan masing-masing Serikat Buruh dan kita akan sepakati rekomendasi atau keputusan bersama seperti apa,” katanya.

Di tempat yang sama Ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. H. Tamsil mengakui mendengar isu pengurangan karyawan PT AMNT hingga mencapai angka ribuan orang. Jika ini benar terjadi, akan menjadi masalah baru di KSB. Selain memunculkan pengangguran baru, juga ada ribuan pengangguran yang sudah lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. “Inilah yang akan kita gali bersama sehingga sangat membutuhkan masukan dan saran dari Serikat yang ada di KSB ini,” ujarnya.

Baca Juga  Kembali Erupsi, Gunung Agung Status Siaga

Sebelumnya ungkap Tamsil, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 9 tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan, bahwa masyarakat lokal harus memiliki kesempatan kerja yang lebih banyak di setiap investasi di KSB. Aturan inilah yang akan diupayakan untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) sehingga ada aturan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat lokal.

Sementara itu seluruh Serikat Pekerja yang hadir mengeluhkan pertemuan itu yang hanya sifatnya pencitraan. Menurut mereka, pertemuan ini tidak mungkin bisa mengambil keputusan bersama karena waktu yang disediakan sangat mepet, tidak lebih dari dua jam. Padahal permasalahan tersebut membutuhkan analisa yang mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan yang matang. “Kami memiliki 9 lembar pokok permasalahan dengan penjelasan rasional yang butuh waktu banyak untuk menyampaikannya, tapi karena waktu yang dibuat sedikit pada Hari Jum’at ini maka saya akan menyampaikan penutupnya saja bahwa kami SBSI siap menjadi lawan sepadan untuk tirani perusahaan dan oknum pemerintah yang berpihak pada perusahaan,” tegas Sekretaris SBSI KSB, Unang Silatang, seraya mengharamkan adanya PHK.

Ketua SEPAT, Iwan Setiawan meminta pemerintah tidak menjadi corong perusahaan. Pemerintah seharusnya hanya memikirkan tentang tenaga kerja yang sering dipermainkan perusahaan. “Jangan pemerintah juga ikut mempermainkan tenaga kerja, sehingga dengan tegas kami menolak adanya PHK apapun alasannya,” tukasnya.

Hal senada dikatakan Ketua SPSI, Wanden. Ia melihat adanya indikasi tidak netralnya Dinas Ketenagakerjaan KSB dalam penyelesaian masalah buruh selama ini. Seharusnya pemerintah dengan kekuatannya lebih mampu mengetahui permasalahan yang ada. “Tapi pemerintah pura-pura tidak tahu, bahkan masih ada ungkapan membenarka sikap perusahaan,” imbuhnya.

Baca Juga  Wujudkan Kota Pusaka Sumbawa, Bupati Instruksikan Bentuk Tim Koordinasi

Demikian dengan Ketua SPN, Beny Tanaya yang mensinyalir ada permainan dalam isu ini. Perusahaan terkesan tidak terbuka baik dengan pemerintah maupun Serikat Pekerja, sehingga tidak diketahui duduk permasalahannya. “Kami secara tegas menolak adanya PHK,” pungkasnya. (HEN/SR)

 

iklan bapenda