DPRD Sumbawa Undang Badrul Munir Bahas Pengembangan SAMOTA

oleh -0 views
bankntb

PARLEMENTARIA, KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (09/05/2017)

amdal

DPRD Kabupaten Sumbawa mengundang secara khusus Wakil Gubernur NTB periode 2008—2013, Ir. H. Badrul Munir MM guna membicarakan pengembangan kawasan SAMOTA (Teluk Saleh–Pulau Moyo–Gunung Tambora). Kehadiran tokoh tersebut, Senin (8/5) kemarin dinilai sangat penting karena sebagai penggagas kawasan SAMOTA sekaligus Tim Percepatan Pengembangan Kawasan SAMOTA dan Regional Institut 104 yang telah di-SK-kan Gubernur NTB.

Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas beberapa langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan SAMOTA. Selain itu memetakan lokasi–lokasi yang menjadi penghambat percepatan pengembangan SAMOTA. Pertemuan ini juga ungkap Budi—sapaan politisi PDIP ini, membahas rencana detail tata ruang Sumbawa yang diperkuat rencana detail bangunan dan lingkungan. Karena itu, DPRD Sumbawa mendorong Pemda agar fokus dengan program di kawasan tersebut agar segera mengembangkan desa-desa wisata di sepanjang SAMOTA dengan payung hukum yang jelas. Upaya ini tentunya dilakukan dengan peran semua pihak. Sebab selama ini DPRD Sumbawa memandang peran dan sinergitas pemerintah daerah melalui SKPD terkait belum maksimal dalam pengembangan kawasan SAMOTA. “Kami mendorong pemerintah daerah melalui SKPD terkait untuk segera membuat satu terobosan di kawasan SAMOTA mengingat faktor pendukung seperti infrastruktur dari pemerintah provinsi dan pusat sedang berjalan. Demikian pula dengan komunitas masyarakat yang sudah ada untuk diperkuat lagi. Termasuk terbangunnya sinergisitas lintas OPD dan wilayah, serta yang paling penting pembentukan tim percepatan pembangunan SAMOTA segera dibentuk oleh Pemda,” tandas Budi.

Baca Juga  Ungkap Kasus Bansos, Polisi Mulai Periksa Hamzah Gempur

Hal senada dikatakan Ir. H. Badrul Munir MM. Menurutnya, pengembangan kawasan SAMOTA ini membutuhkan sinergitas bersama. Komitmen semua pihak tersebut penting mengingat selama ini belum terlihat adanya sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi, maupun pemerintah pusat, sehingga program–program yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan SAMOTA belum sesuai dengan harapan masyarakat. (JEN/SR)

iklan bapenda