KPK Minta Penyerahan LHKPN Masuk Tatib DPRD

oleh -0 views
bankntb

MATARAM, SR (07/05/2017)

Fungsional Spesialis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andika Widiarto, mengharapkan, kewajiban menyerahkan LHKPN bagi anggota legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat dimasukkan dalam tata tertib (Tatib) peraturan DPRD NTB. “Kalau bisa kewajiban menyerahkan LHKPN dimasukkan ke tatib dewan, supaya kepatuhan dan kesadaran anggota dewan semakin tinggi. Di dalamnya juga bisa diberikan reward and punishment bagi anggota yang rajin menyerahkan LHKPN maupun tidak,” kata Andika di Mataram, Jumat (5/5) lalu.

amdal

Dijelaskan, mekanisme pengisian LHKPN sekarang ini juga relatif lebih mudah kalau dibandingkan model pengisian formulir LHKPN sebelumnya, karena sekarang menggunakan sistem online dengan aplikasi e-LHKPN. “Khusus bagi anggota dewan yang tidak pernah menyerahkan LHKPN sama sekali, tahun ini diwajibkan, kalau yang sudah, tidak perlu,” katanya.

Lebih lanjut ia menambahkan, selain pejabat legislatif, sosialisasi pengisian LHKPN secara online juga akan dilakukan di lembaga eksekutif dan yudikatif sebagai upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. (NA/SR)

 

 

 

iklan bapenda
Baca Juga  Husni-Mo, Perpaduan Pakar Politik dan Ahli Birokrasi