Kesadaran Pejabat Serahkan LHKPN Sangat Rendah

oleh -0 views
bankntb

MATARAM, SR (07/05/2017)

Hasil pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat kesadaran pejabat legislatif hampir di semua daerah dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih sangat rendah, tidak terkecuali anggota DPRD di NTB, baik DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. “Kalau bicara soal kepatuhan anggota DPRD di daerah termasuk NTB, masih belum sesuai harapan, bahkan ada anggota legislatif yang laporan LHKPN-nya nol,” kata Fungsional Spesialis LHKPN KPK, Andika Widiarto di kantor DPRD NTB, Jumat (5/5) lalu.

amdal

Menurut Andika, kalau alasan tidak menyerahkan LHKPN karena tidak memahami tatacara dan teknis pengisian formulir, tidak semuanya bisa dibenarkan. “Itu karena memang tidak mau terbuka, transparan dan malas saja,” imbuhnya.

Melalui kesempatan tersebut, Andika mengimbau kepada semua anggota legislatif di NTB agar lebih baik membuka dan melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki, baik harta bergerak maupun tidak, supaya bisa dilihat langsung oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi. “Tidak usah disembunyikan, lebih baik dibuka, tidak ada persoalan dan semua pejabat maupun penyelenggara negara juga tidak dilarang memiliki harta kekayaan, selama diperoleh melalui cara yang legal,” katanya.

Ditambahkan Andika, lihat saja nanti setelah sosialisasi dilakukan, apakah anggota legislatif masih akan tetap membandel menyerahkan LHKPN atau tidak. “Kalau masih membandel, maka KPK akan panggil secara paksa,” pungkasnya. (NA/SR)

iklan bapenda
Baca Juga  Tingkatkan SDM Melalui Pendidikan PAUD yang Berkualitas