Kegiatan KPK Kurang Diminati Anggota DPRD NTB

oleh -0 views
Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah
bankntb

MATARAM, SR (07/05/2017)

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Peraturan KPK Nomor: 7 Tahun 2016 terkait Tatacara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara dan Pengenalan Aplikasi e-LHKPN untuk sejumlah anggota DPRD NTB di Mataram, Jum’at (5/5), begitu sepi. Pasalnya, sebagian besar anggota parlemen di Udayana ini tidak hadir. Sejak acara sosialisasi dimulai sampai selesai sebagian besar kursi anggota DPRD NTB tampak kosong. Dari total 65 orang anggota dewan, hanya sebagian kecil yang hadir. Tak jelas alasan ketidakhadiran para wakil rakyat ini.

amdal

Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah mengatakan, penyampaian LHKPN merupakan sebuah keharusan bagi setiap pejabat dan penyelenggara negara untuk mendorong transparansi. “Sosialisasi e-LHKPN selain untuk memberikan pemahaman mengenai tatacara pelaporan secara online melalui aplikasi e-LHKPN, juga untuk terus mendorong keterbukaan dan transparansi bagi penyelenggara negara, khususnya DPRD NTB,” kata Isvie usai sosialisasi.

Kegiatan ini, katanya, juga untuk menanamkan sifat kejujuran, integritas dan keterbukaan penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan yang bersih jujur dan transparan. Hal ini mengingat untuk mewujudkannya penyelenggara negara harus bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Mewujudkan pemerintahan bersih juga harus disertai komitmen dari setiap pejabat maupun penyelenggara negara, dengan mempraktikkannya termasuk dengan memberikan LHKPN. Melalui sosialisasi ini, selain pemahaman, kesadaran anggota DPRD NTB untuk menyampaikan LHKPN juga diharapkan semakin tinggi,” tutup Isvie. (NA/SR)

 

Baca Juga  10 Bulan Lumpuh, Berkat KAMMI Harpan Bisa Jalan Kembali

 

 

iklan bapenda