SBSI KSB Gelar Aksi Damai Keluarkan 7 Petisi

oleh -3 views
Ketua DPC SBSI KSB, Malikurrahman SH
bankntb

SUMBAWA BARAT, SR (03/05/2017)

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar aksi damai di Tugu Syukur Kemutar Telu Center (KTC), Selasa (2/5) malam. Dalam aksinya, SBSI mengeluarkan petisi kepada stakeholder terkait.

amdal

Petisi berisi 7 kesepakatan ini dibacakan langsung Ketua DPC SBSI KSB, Malikurrahman SH. Dalam petisi ini menyebutkan bahwa Sumbawa Barat adalah daerah yang sangat mengandalkan pertambangan sebagai ujung tombak perekonomian. Untuk itu, berangkat dari berbagai isu PHK dengan alasan efesiensi yang mulai menguat di Batu Hijau yang notabene adalah sector tambang terbesar di Sumbawa Barat, maka dengan tegas SBSI menolak dan siap melakukan perlawanan. Pasalnya PHK itu sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakannya, Serikat Buruh/Serikat Pekerja adalah mitra strategis yang mampu mendongkrak produktifitas perusahaan. Karena itu perusahaan harus mampu membangun hubungan industrial yang baik dengan serikat, bukan sebaliknya mencari cara untuk menghilangkan serikat yang beroperasi di dalam perusahaan. Kesejahteraan buruh juga harus diukur berdasarkan Kehidupan Hidup Layak (KHL), bukan karena alasan lainnya.

Di bagian lain petisinya, SBSI mendesak untuk dicabutnya PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, karena dinilai tidak sesuai dengan UUK (Undang-undang Ketenegakerjaan).  Semua perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap buruh/pekerja ataupun kepada angkatan kerja. Bukan membuat aturan sendiri di luar aturan perundang-undangan, sehingga merugikan kelompok tertentu. Karenanya SBSI menyatakan atas perlakuan terhadap angkatan kerja dan ataupun mantan pekerja yang selama ini telah diblacklist di PT AMNT (dulu PT NNT) harus dicabut, atau direhabilitasi namanya sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja di Batu Hijau atau perusahaan lainnya. Hal ini menjadi salah satu bentuk diskriminasi dan mempersempit lapangan kerja bagi kelompok tertentu.

Baca Juga  Langkah Boikot APBD untuk Kepentingan Rakyat

Terhadap mulai maraknya tenaga kerja asing ilegal di berbagai daerah di Indonesia, SBSI mendesak pemerintah daerah harus mampu menutup ruang tersebut, dengan melakukan pemantauan secara berkala pada sejumlah perusahaan yang beroperasi di Sumbawa Barat.

Di bagian lain, Malikurrahman SH mengakui saat ini SBSI melalui DPP SBSI Federasi ASN tengah memperjuangkan kesejahteraan bagi tenaga kontrak daerah atau nasional. Sebagai bentuk solidaritas SBSI Sumbawa Barat memberikan dukungan penuh atas upaya yang tengah dilakukan DPP SBSI Federasi ASN tersebut. SBSI siap bersinergis dengan melakukan advokasi bersama pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak daerah di Sumbawa Barat.

Menurut Malikurrahman, Bupati Sumbawa Barat telah memprogramkan bebas miskin bagi rakyat Sumbawa Barat 2020. Hal ini dipandang tidak cukup dilakukan dengan program pemberdayaan pada berbagai sector lain dengan melupakan perhatian pada sector buruh. “Untuk itu kami nyatakan dukungan terhadap program atau visi tersebut dengan mendesak pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap sektor Buruh, seperti buruh harian lepas di pasar, buruh tani nelayan, dan buruh lainnya dengan kebijakan strategis dan mensejahterakan,” pungkasnya. (HEN/SR)

 

iklan bapenda